Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PALANGKA RAYA — Fakta mengejutkan terungkap dari dunia pendidikan Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng membongkar praktik lama yang selama ini membelit kesejahteraan pengawas sekolah, mulai dari pemberian biaya pengawasan yang tak seragam hingga ketergantungan pada “kebijakan” masing-masing sekolah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyebut kondisi tersebut sebagai alarm serius bagi tata kelola pendidikan. Ia menilai tidak adanya standar yang jelas telah menempatkan pengawas sekolah dalam posisi yang tidak adil dan rentan.
Dalam pertemuan bersama para pengawas sekolah di Palangka Raya, Kamis (29/01/2026), Reza mengungkap bahwa besaran biaya pengawasan selama ini sangat bervariasi, bahkan jomplang.
Ia menuturkan, ada pengawas yang hanya menerima puluhan ribu rupiah, sementara lainnya bisa mendapatkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Menurutnya, ketimpangan tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan kesejahteraan pengawas.
“Kalau satu menerima Rp50 ribu, yang lain bisa Rp2 juta, itu menandakan ada persoalan mendasar. Sistem kita tidak berjalan sehat dan pengawas tidak mendapat perhatian semestinya,” ujarnya dalam nada kritis.
Situasi tersebut, kata Reza, kini mulai dibenahi melalui kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengawas sekolah. Ia memastikan, praktik lama yang bergantung pada belas kasihan sekolah perlahan ditinggalkan.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan hasil kerja satu pihak semata, melainkan harus dibarengi dengan komitmen bersama. “Perubahan tidak akan berjalan kalau hanya satu pihak yang bergerak. Ini harus menjadi perjuangan kolektif,” katanya.
Meski kesejahteraan meningkat, Reza menegaskan bahwa tuntutan terhadap kinerja pengawas juga harus diperketat. Ia menilai kehadiran dan peran pengawas di lapangan masih belum optimal dan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh sekolah.
Menurutnya, setiap pengawas harus mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata dan terukur, bukan sekadar hadir secara administratif. “Tambahan penghasilan harus berbanding lurus dengan capaian kerja. Harus ada progres yang bisa dilihat dan dirasakan,” tegasnya.
Reza mengingatkan bahwa pengawas sekolah merupakan perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di satuan pendidikan, mulai dari SMA, SMK hingga bidang ketenagaan. Karena itu, ia meminta para pengawas tidak menempatkan diri hanya sebagai pelengkap sistem.
Ia mendorong para pengawas untuk keluar dari zona nyaman dan menyadari besarnya tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga mutu pendidikan. “Peran pengawas itu strategis. Jangan menganggap tugas ini rutinitas biasa tanpa dampak,” ujarnya.
Menutup arahannya, Reza mengajak seluruh pengawas sekolah untuk bekerja dengan kesadaran moral dan semangat pengabdian. Ia mengingatkan bahwa pendidikan tidak akan maju jika pengawasan hanya dijalankan sebatas formalitas.
“Kalau pengawasan dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban, jangan berharap kualitas pendidikan kita meningkat. Pendidikan tidak bisa hanya diserahkan kepada kepala sekolah tanpa kontrol yang kuat,” pungkasnya. []
Admin03
