Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat komitmen dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, dalam kegiatan High Level Forum Multi Stakeholder Gathering & Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh PT BPD Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) di Ballroom Novotel Balikpapan, Selasa (03/02/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI), sekaligus upaya penguatan percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis guna menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
Forum dibuka dengan pemaparan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah percepatan elektronifikasi transaksi keuangan serta penguatan ekosistem pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara, Muhammad Edwin, dalam paparannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada implementasi kebijakan, tetapi juga mendorong percepatan transformasi digital secara menyeluruh di daerah.
“Kegiatan ini tidak hanya berbicara percepatan, tetapi akselerasi digitalisasi daerah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama lebih dari satu dekade Bankaltimtara telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi perluasan kanal pembayaran non-tunai, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pendapatan dan belanja daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten PPU dalam mendukung agenda digitalisasi pemerintahan, khususnya optimalisasi implementasi SIPD RI serta penerapan transaksi non-tunai pada layanan pemerintahan.
“Penguatan sistem dan ekosistem digital merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik berjalan lebih efektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Tohar.
Menurutnya, digitalisasi bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga kebutuhan dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern yang mengedepankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Pemkab PPU terus mendorong perangkat daerah untuk beradaptasi dengan sistem digital, baik dalam pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU menerima Bankaltimtara Digital Transformation Award 2025 kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Terbaik 1. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi dan komitmen Pemkab PPU dalam memperkuat transformasi digital, khususnya pada sisi belanja daerah melalui pemanfaatan KKPD yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengendalian belanja.
Forum ini turut dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perwakilan pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selain itu, hadir pula jajaran perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Tidak hanya diisi dengan paparan kebijakan dan diskusi teknis, kegiatan ini juga menghadirkan Helmy Yahya sebagai motivator. Dalam sesi tersebut, Helmy Yahya mendorong penguatan kepemimpinan, budaya kerja yang adaptif, serta kesiapan aparatur sipil negara dalam menghadapi transformasi layanan publik berbasis digital.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten PPU menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan. Pemkab PPU juga memastikan bahwa pemanfaatan sistem dan transaksi digital dapat berjalan secara tertib, aman, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
