Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI BARAT – Aktivitas operasional Pelabuhan Melak di Kabupaten Kutai Barat hingga awal Februari 2026 masih belum kembali berjalan. Penghentian sementara layanan pelabuhan tersebut disebabkan oleh kendala ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang berdampak langsung terhadap operasional kapal angkutan sungai, khususnya pada rute Melak–Samarinda serta wilayah hulu Sungai Mahakam.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat yang selama ini menggantungkan mobilitas dan distribusi logistik melalui jalur transportasi sungai. Tidak beroperasinya pelabuhan membuat arus barang dan penumpang terhambat, terutama bagi wilayah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat.
Kepala UPTD Pelabuhan Melak, Yunus Parwito, saat diwawancarai secara resmi pada Selasa, (04/02/2026), menegaskan bahwa penghentian operasional pelabuhan bukan disebabkan oleh aksi mogok kerja, melainkan murni karena kapal-kapal tidak dapat berlayar akibat keterbatasan pasokan BBM subsidi.
“Perlu kami luruskan, ini bukan mogok. Kapal-kapal tidak beroperasi karena BBM tidak tersedia. Jadi secara teknis, pelabuhan tidak bisa melayani keberangkatan maupun kedatangan kapal,” ujar Yunus.
Ia menjelaskan, persoalan BBM subsidi tersebut berkaitan erat dengan mekanisme perizinan dan proses verifikasi yang saat ini masih berlangsung. Menurutnya, adanya penyesuaian regulasi membuat penyaluran BBM subsidi bagi angkutan sungai harus melalui prosedur dan tahapan yang lebih panjang dibandingkan sebelumnya.
“Sekarang ada aturan yang mengharuskan proses rekomendasi melalui instansi terkait di tingkat provinsi. Kami di daerah sifatnya menunggu hasil verifikasi dan keputusan lanjutan,” jelasnya.
Yunus mengungkapkan bahwa hingga kini pihak UPTD Pelabuhan Melak belum menerima kepastian resmi terkait waktu dimulainya kembali operasional pelabuhan. Meskipun sempat beredar informasi bahwa aktivitas pelayaran akan dibuka kembali pada awal Februari, namun hingga saat ini belum ada pemberitahuan tertulis yang diterima pihak pelabuhan.
“Sampai hari ini belum ada surat atau pemberitahuan resmi terkait jadwal pembukaan kembali. Jadi kami masih menunggu kepastian dari pihak berwenang,” katanya.
Ia mengakui, terhentinya layanan pelabuhan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya warga di wilayah hulu Mahakam yang sangat bergantung pada transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan pokok, distribusi logistik, serta mobilitas penumpang. Pihak pelabuhan, lanjut Yunus, kerap menerima pertanyaan dari masyarakat yang ingin mengetahui kepastian operasional pelabuhan.
“Banyak masyarakat yang datang dan bertanya. Kami sampaikan agar bersabar karena memang belum ada kejelasan. Dampaknya cukup terasa, terutama bagi wilayah yang akses transportasinya sangat bergantung pada jalur sungai,” ungkapnya.
Terkait keluhan dari pemilik kapal, Yunus menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada pengaduan resmi yang disampaikan langsung kepada UPTD Pelabuhan Melak. Berdasarkan informasi yang diterima, sebagian besar kapal masih berada di Samarinda dan belum melakukan aktivitas pelayaran menuju Melak akibat keterbatasan BBM. “Belum ada keluhan langsung dari pemilik kapal. Informasi yang kami terima sebatas pemberitahuan administratif,” ujarnya.
Ke depan, Yunus berharap permasalahan BBM subsidi bagi angkutan sungai dapat segera diselesaikan sehingga operasional Pelabuhan Melak dapat kembali berjalan normal. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemilik kapal, penyedia BBM, serta pemerintah daerah dan provinsi agar pelayanan transportasi sungai tidak terus terganggu.
“Harapan kami, persoalan ini bisa segera tuntas. Transportasi sungai sangat vital bagi masyarakat Kutai Barat, khususnya di daerah hulu. Kami berharap ke depan distribusi BBM bisa lebih lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Nursiah
