Washington Soroti Uji Coba Rahasia Beijing di Forum PBB

JENEWA — Ketegangan baru dalam isu senjata nuklir mencuat setelah Amerika Serikat menuding China melakukan uji coba ledakan nuklir secara tersembunyi dan bersiap melanjutkan pengujian dengan daya ledak besar. Tuduhan tersebut disampaikan ketika Washington juga mendorong Beijing agar terlibat dalam kerangka perjanjian pengendalian nuklir yang baru, menyusul berakhirnya kesepakatan New START dengan Rusia pada 5 Februari 2026.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata, Thomas DiNanno, dalam Konferensi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, pada Jumat (06/02/2026) dan dilaporkan pada Sabtu (07/02/2026). Ia menyebut Washington memiliki informasi mengenai aktivitas uji coba yang melibatkan daya ledak besar. Menurutnya, “Pemerintah Amerika Serikat menilai China telah melakukan pengujian ledakan nuklir, termasuk persiapan uji coba dengan kekuatan yang mencapai ratusan ton.”

DiNanno juga merujuk pada dugaan uji coba sebelumnya. Ia mengatakan, “Salah satu pengujian dengan karakteristik tersebut terjadi pada 22 Juni 2020.”

Sinyal kecurigaan terhadap aktivitas nuklir China sebelumnya pernah disampaikan Presiden AS Donald Trump pada 31 Oktober tahun lalu. Saat itu, ia menyebut Washington akan mempertimbangkan pengujian senjata nuklir dengan prinsip kesetaraan terhadap Rusia dan China, meski tanpa memaparkan rincian teknis.

Dalam forum 6 Februari, DiNanno turut menuduh militer China berupaya menyamarkan aktivitas uji coba agar sulit terdeteksi pemantauan internasional. Ia menyatakan, “Tentara Pembebasan Rakyat diduga mencoba menyembunyikan jejak ledakan karena menyadari aktivitas tersebut bertentangan dengan komitmen larangan uji coba.” Ia menambahkan, “Metode pengaburan sinyal seismik digunakan untuk mengurangi efektivitas pemantauan global.”

Di tengah tudingan tersebut, Amerika Serikat mengusulkan pembentukan perundingan tiga pihak yang melibatkan Rusia dan China guna menetapkan batas baru persenjataan nuklir setelah New START berakhir. DiNanno menilai, “Pelanggaran berulang, peningkatan stok senjata nuklir dunia, serta kelemahan perjanjian lama menunjukkan perlunya arsitektur pengendalian baru yang relevan dengan ancaman masa kini.” Ia juga menekankan, “Persenjataan nuklir China saat ini tidak memiliki batasan transparansi maupun mekanisme kontrol.” Menurutnya, “Tahap berikut pengendalian senjata hanya dapat berjalan jika lebih banyak negara terlibat di meja perundingan.”

Namun, Beijing kembali menolak bergabung dalam negosiasi tersebut. Duta Besar China Shen Jian pada Jumat (06/02/2026) menegaskan kapasitas nuklir negaranya jauh di bawah Amerika Serikat dan Rusia. Ia menyatakan, “Kemampuan nuklir China tidak berada pada tingkat yang sebanding dengan kedua negara itu, sehingga kami tidak akan ikut dalam perundingan perlucutan pada tahap ini.”

Sementara itu, Duta Besar Rusia Gennady Gatilov mengusulkan agar pembicaraan masa depan juga melibatkan negara pemilik senjata nuklir lain, termasuk Prancis dan Inggris, guna menciptakan kerangka yang lebih luas.

Perbedaan sikap tersebut menandai meningkatnya ketegangan geopolitik global di tengah berakhirnya perjanjian pembatasan nuklir terakhir antara Washington dan Moskow. []

Redaksi