Proyek RSD dan Taman CBS Martapura Bermasalah, DPRD Desak Tindak Tegas

MARTAPURA – Polemik pembangunan Rumah Sakit Tipe D (RSD) dan Taman Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura terus memanas. DPRD Kabupaten Banjar mendesak Pemerintah Daerah segera bertindak nyata untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang sudah lama mengganjal masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Banjar, Irwan Bora, menegaskan, proyek yang sudah berjalan justru meninggalkan banyak masalah dan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. “Kondisinya seperti dilematis, proyek jalan tapi masalahnya menumpuk. Pemerintah harus segera turun tangan, jangan menunggu keluhan bertambah,” kata Irwan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan sejumlah instansi, Sabtu (07/02/2026).

Irwan menyoroti kinerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa, yang menurutnya kerap menimbulkan kontroversi. Ia mempertanyakan mekanisme pemilihan pemenang tender, terutama ketika ada pihak yang sebelumnya masuk daftar DPO, namun tetap bisa memenangkan proyek. “Ini bukan hal sepele. Kok bisa terjadi? Harus ada evaluasi ketat agar tidak ada kesalahan lagi,” ujar Irwan dengan nada tegas.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD ini juga menyinggung aspirasi warga Bukit Sekumpul. Meskipun beberapa proyek telah bermasalah dan masuk daftar blacklist, mereka tetap dipaksakan. Menurut Irwan, kejadian ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa depan. “Yang pertama sudah cukup. Jangan sampai tim Pokja mengulangi kesalahan yang sama,” tegasnya.

Dalam RDP, DPRD juga mempertanyakan apakah Tim Pokja melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejak awal proses pengadaan. Pasalnya, SKPD dikabarkan hanya menerima hasil penetapan pemenang lelang, tanpa ikut dalam proses awal. “Jangan sampai SKPD merasa seperti membeli kucing dalam karung,” ungkap Irwan.

Irwan mengaku kecewa karena proyek yang seharusnya rampung pada 2025 hingga kini belum terselesaikan, padahal sangat dibutuhkan masyarakat, terutama menjelang momentum haul di Sekumpul. “Secara pribadi, saya juga dirugikan. Aspirasi yang saya perjuangkan tidak selesai tepat waktu. Ini membuat saya bertanya-tanya,” katanya.

Meski demikian, Irwan menegaskan bahwa kecurigaan terhadap perencanaan yang belum matang adalah hal wajar, selama tidak menuduh secara langsung. “Curiga itu wajar, asalkan tidak menuduh. Semua kekurangan harus dievaluasi habis-habisan agar ke depan bisa lebih baik,” jelasnya.

Tak kalah penting, Irwan mendorong agar kontraktor lokal lebih diberdayakan daripada kontraktor dari luar daerah. Ia menilai hal ini dapat memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat Banjar. “Kontraktor luar belum tentu lebih unggul. Kalau bisa, kontraktor lokal kita dorong agar berkembang,” tambahnya.

DPRD Banjar memastikan akan menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan konsultan pengawas dan konsultan perencana. Tujuannya, memastikan penyelesaian masalah proyek berjalan tuntas dan mengetahui komitmen pihak terkait dalam memperbaiki kekurangan.

“Kami akan terus memantau hingga ada hasil akhir. Pemerintah dan semua pihak harus mengakui kesalahan dan siap memperbaiki. Ini penting agar Banjar tetap maju, mandiri, dan agamis,” pungkas Irwan. []

Redaksi