Kios Nakal Bisa Dicabut Izin, DPRD Janji Awasi Pupuk

KOTAWARINGIN TIMUR – Polemik distribusi pupuk bersubsidi di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, akhirnya mendapat sorotan serius DPRD Kotim. Isu yang sempat membuat petani resah ini dibahas tuntas melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama berbagai pihak terkait, Senin (09/02/2026).

RDP yang berlangsung beberapa jam itu dihadiri perwakilan petani, PT Pupuk Indonesia, kios penyalur, serta aparat pemerintah desa. Hasilnya, dewan menekankan bahwa distribusi pupuk bersubsidi harus diawasi secara menyeluruh dan tidak boleh ada celah yang merugikan petani.

Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyanoor, menegaskan: “Distribusi pupuk bersubsidi harus dikawal dari hulu ke hilir. Mulai pendataan penerima, pengawasan lapangan, hingga penyaluran di kios. Ini bukan urusan satu pihak saja, semua harus terlibat.”

Ia menambahkan bahwa validitas data petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi kunci agar pupuk tidak salah sasaran. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) pun punya peran krusial memastikan semua petani yang berhak tercatat dengan benar. “Kalau datanya salah, distribusinya pasti bermasalah. Hak petani harus dijaga, dan itu tanggung jawab PPL di lapangan,” tegasnya.

Selain pengawasan data, DPRD juga menekankan harga pupuk bersubsidi harus sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Akhyanoor menegaskan pihak kios maupun distributor yang melanggar wajib ditindak tegas. “Kalau ada yang jual di atas HET, aparat hukum harus turun tangan. Jangan sampai petani dirugikan,” ujarnya.

Sebagai langkah tegas, dewan membuka kemungkinan evaluasi kios penyalur. Kios yang melanggar aturan, termasuk terkait harga dan distribusi, dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin.

DPRD Kotim berharap langkah-langkah ini bisa memulihkan distribusi pupuk bersubsidi di Lampuyang dan Teluk Sampit, sehingga pupuk tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, dan produktivitas pertanian kembali meningkat. “Tujuan utama kami jelas, pupuk harus sampai ke tangan petani yang berhak. Itu demi kesejahteraan mereka dan ketahanan pangan Kotim,” tutup Akhyanoor. []

Redaksi