Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Upaya ini diarahkan agar persentase penduduk miskin yang saat ini berada di kisaran 10 persen dapat ditekan menjadi antara 8 hingga 9 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mahulu, Yohanes Andy Abeh, saat diwawancarai pada Senin (09/02/2026).
Yohanes menjelaskan, kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks sehingga tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Penanganannya membutuhkan kolaborasi antarsektor karena berbagai faktor saling berkaitan.
“Kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada banyak faktor yang saling memengaruhi sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah,” ujarnya.
Menurut Yohanes, isu-isu pembangunan seperti stunting juga memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Oleh sebab itu, intervensi kebijakan harus dilakukan secara terpadu agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa indikator kemiskinan tidak hanya diukur dari kondisi rumah tidak layak huni atau pola konsumsi pangan, tetapi juga mencakup tingkat pendapatan masyarakat. Rata-rata penghasilan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan status kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahulu tercatat sekitar 10 persen. Dengan jumlah penduduk sekitar 39.000 jiwa, angka tersebut setara dengan kurang lebih 3.900 penduduk yang masih berada dalam kategori miskin.
Data ini menjadi dasar perencanaan kebijakan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Penurunan angka kemiskinan akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Terkait kemiskinan ekstrem, Yohanes mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dari pemerintah provinsi, di Mahakam Ulu masih terdapat penduduk dengan status miskin ekstrem. Namun, besaran jumlahnya tidak dirinci secara detail.
“Informasi dari provinsi menyebutkan memang masih ada kemiskinan ekstrem, tetapi angkanya tidak disampaikan secara rinci. Kemungkinan jumlahnya tidak terlalu besar, namun tetap menjadi perhatian,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Mahulu mendorong penguatan basis data, termasuk penerapan pendekatan by name by address, agar program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. Dengan data yang lebih rinci, intervensi kebijakan diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Yohanes menegaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan di Mahulu akan terus disinergikan dengan program pusat dan provinsi, sekaligus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Pendekatan kolaboratif dan berbasis data dinilai menjadi kunci dalam mencapai target penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
