Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser, Rusdian Nor, memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Pemaparan tersebut disampaikan dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 yang digelar pada Senin (09/02/2026).
Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tercatat sebesar 5,39 persen. Namun, angka tersebut menurun pada 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 1,09 persen dan 1,38 persen. Kondisi kemudian membaik pada 2024 dengan kenaikan signifikan hingga mencapai 3,77 persen.
“Penyebab fluktuasi ini kalau kami lihat itu ada kaitannya dengan PDRP (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Paser. Karena 60 persen PDRP Kabupaten Paser didapat dari hasil batubara, sehingga apabila batubara bergejolak maka kita kena imbasnya secara langsung”, jelasnya.
Ia juga memaparkan perkembangan ekonomi Paser sepanjang 2025 yang menunjukkan dinamika cukup tajam. Pada triwulan pertama, pertumbuhan berada di angka 4,77 persen. Namun pada triwulan kedua terjadi kontraksi hingga minus 1,89 persen sebelum kembali membaik menjadi 2,20 persen pada triwulan ketiga, sementara triwulan keempat masih menunggu rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Untuk triwulan pertama itu ada di angka 4,77% ini menjadi benar kita namun ternyata di saat triwulan kedua itu terjadi kontraksi penurunan ekonomi tajam sebesar minus di angka 1,89 selanjutnya dari angka minus tadi kita bisa bangkit menjadi 2,20% di triwulan ketiga sementara untuk triwulan keempat masih menunggu hasil dari BPS”, tambahnya.
Rusdian menegaskan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Paser saat ini masih didominasi sektor ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara yang menyumbang sekitar 60 persen terhadap total pendapatan daerah. Sementara itu, sektor pertanian dan kehutanan berkontribusi 16,41 persen, disusul sektor pendukung dan jasa sebesar 9,05 persen.
“Artinya seluruh pendapatan kita yang kita jadikan satu untuk membiayai pembangunan ini 60% itu mengandalkan dari sektor batubara, sementara dari sektor pertanian dan kehutanan menyumbang 16,41% selanjutnya yang ketiga di 9,05% sektor pendukung dan jasa”, jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mendorong transformasi ekonomi jangka panjang melalui penguatan sektor non-ekstraktif yang lebih berkelanjutan. Selain itu, sejumlah tantangan strategis juga dihadapi daerah, seperti potensi pengangguran massal, kemiskinan, serta dampak perubahan iklim.
“Yang pertama adalah bagaimana sektor ekstraktif itu tadi bisa kita alihkan kepada sektor-sektor yang lebih hijau yang berkelanjutan seperti pertanian dalam arti yang luas itu wajib kita kembangkan, melakukan diversifikasi ekonomi agar sektor pertanian bisa berjalan sesuai target Pembangunan Daerah, sehingga potensi pengangguran itu juga bisa kita perkecil melalui transisi energi global agar memiliki dampak bagi tenaga kerja kita”, pungkasnya.
Dalam kerangka RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Paser menempatkan pemerataan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit konektivitas ekonomi, pengembangan sektor produktif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah perdesaan.
Melalui perencanaan yang dimulai sejak awal 2026, RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi strategis bagi peningkatan kemandirian daerah, daya saing ekonomi, serta terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Paser. []
Penulis: Reporter W/D | Penyunting: Nursiah
