TPID PPU Siapkan Rantai Pasok Lokal untuk Dapur SPPG

PENAJAM PASER UTARA — Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dikombinasikan dengan business matching penyedia bahan pangan lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (10/02/2026) di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.

Rakor ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Badan Gabungan Niaga (BGN) melalui Sistem Pengelolaan Pangan Gratis (SPPG), mitra pengelola SPPG, serta perangkat daerah dari rumpun pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, dan perdagangan. Fokus kegiatan ini adalah memastikan kebutuhan dapur SPPG terpenuhi melalui pasokan lokal yang terarah, tanpa mengganggu ketersediaan bahan pangan di pasar konvensional.

Tohar menegaskan bahwa dua kepentingan daerah harus berjalan beriringan, yakni keberhasilan MBG sekaligus pengendalian inflasi. “Serapan besar SPPG berpotensi memicu kenaikan harga jika masih mengambil dari pasokan pasar umum,” ujarnya.

Untuk itu, Pemda mendorong advokasi kepada petani dan pelaku usaha lokal agar menanam dan memasok komoditas yang sesuai dengan kebutuhan dapur SPPG melalui pola kemitraan yang terencana. Skema ini diharapkan melahirkan ekosistem baru, di mana pasar konvensional tetap terisi, sementara kebutuhan SPPG dipenuhi oleh produsen lokal yang tumbuh dan berkembang.

Deputi Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Umran Usman, menilai business matching sebagai langkah mitigasi yang strategis untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga. BI juga membuka peluang workshop pemanfaatan bahan pangan lokal, termasuk komoditas ikan yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Sementara itu, Kepala KPPG Balikpapan, Paska Pakpahan, memaparkan potensi serapan bahan baku SPPG. Dari total anggaran Rp15.000 per porsi, sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk bahan baku. Untuk satu dapur SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat, kebutuhan beras mencapai 3–4 ton per bulan dan telur sekitar 12.000 butir per bulan.

Menutup kegiatan, Sekda menegaskan bahwa peran Pemkab adalah sebagai fasilitator yang menjembatani komoditas lokal dengan kebutuhan dapur SPPG. “Tujuannya jelas, pasokan pasar tidak terganggu dan ini menjadi peluang ekonomi baru bagi petani serta pelaku usaha lokal,” pungkas Tohar.

Dengan skema ini, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan bahan pangan yang diproduksi secara lokal. Para pelaku usaha dan petani diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kapasitas produksi dan membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah