Bupati Kukar Kukuhkan FKDM dan Lantik Duta Pancasila

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri secara resmi mengukuhkan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kukar Masa Bhakti 2025–2030 sekaligus melantik Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kukar Masa Bhakti 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kukar, Tenggarong, Selasa (10/02/2026).

Pengukuhan dan pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini daerah serta menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.

Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa keberadaan FKDM sangat strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, FKDM berperan sebagai wadah untuk menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan berbagai data serta informasi dari masyarakat terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Pemerintah Kabupaten Kukar mendukung penuh dan mendorong terbentuknya FKDM sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini daerah. Forum ini menjadi mitra pemerintah dalam memberikan laporan, informasi, dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Aulia.

Ia menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018. Dalam regulasi tersebut, kewaspadaan dini mencakup proses mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, hingga menyajikan informasi guna memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi ATHG yang mungkin terjadi di suatu wilayah.

Lebih lanjut, Aulia menekankan bahwa fungsi kewaspadaan dini daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui FKDM, koordinasi dan kerja sama lintas perangkat daerah serta unsur masyarakat diharapkan semakin solid dalam meminimalkan potensi gangguan keamanan dan konflik sosial.

“Kita melakukan ini untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan segala potensinya, baik kekayaan sumber daya alam, sektor pariwisata, maupun dinamika sosial yang ada. Dengan kewaspadaan dini yang baik, potensi konflik dapat dicegah sejak awal,” tambahnya.

Selain pengukuhan FKDM, kegiatan ini juga dirangkai dengan pelantikan 7 orang Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bhakti 2025–2029. Bupati Aulia Rahman Basri berharap para Duta Pancasila tersebut mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat serta menjadi teladan dalam mengamalkan dan menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda.

Adapun susunan Pengurus FKDM Kabupaten Kukar Masa Bhakti 2025–2030 terdiri dari Ketua Roji’in (perwakilan organisasi kemasyarakatan), Wakil Ketua Misran (akademisi), Sekretaris Akhmad Riadi (perwakilan ormas), dan Bendahara Lodya Astagina (perwakilan media). Sementara anggota FKDM berasal dari berbagai unsur, yakni Dr. Riduan (akademisi), Adinata Rusmen Idris (perwakilan ormas), Subhan Rianto Ahmad (perwakilan LSM), serta Wahyudi (perwakilan tokoh pemuda).

Dengan komposisi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, Pemkab Kukar optimistis FKDM dapat bekerja secara efektif sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusivitas daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Kutai Kartanegara. []

Penulis : Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah