BANJARMASIN – Isu banjir kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menegaskan bahwa penanganan bencana tersebut tidak boleh lagi diposisikan sebagai agenda pelengkap, melainkan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Penegasan itu mengemuka saat Rapat Kerja RKPD Kalsel yang berlangsung di Aula Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (10/02/2026), dihadiri Ketua DPRD Kalsel Supian HK bersama Anggota Komisi I M. Syaripuddin.
Dalam forum tersebut, Supian menyatakan DPRD secara prinsip memberikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan banjir mendapat porsi perhatian yang jauh lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Secara umum kami mendukung rencana kerja pemerintah daerah. Namun persoalan banjir harus ditempatkan sebagai fokus utama agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang,” tegas Supian.
Menurutnya, frekuensi banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan perlunya langkah penanganan yang lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan dinilai cukup besar sehingga membutuhkan komitmen lintas sektor.
Selain isu kebencanaan, DPRD juga menyoroti arah transformasi pembangunan menuju 2027. Lembaga legislatif daerah tersebut menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan investasi pada sektor unggulan daerah yang ditopang infrastruktur berkualitas.
Supian menilai investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Karena itu, kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur menjadi faktor penting guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Dengan penekanan tersebut, DPRD berharap perencanaan pembangunan 2027 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, khususnya ancaman banjir yang masih menjadi momok di berbagai daerah. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan