Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kutai Barat – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah pada 11 Februari 2026 sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat dan akan berlangsung secara bertahap hingga menjelang Idul Fitri. Program ini menyasar masyarakat umum, khususnya kalangan menengah ke bawah, agar dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.
Sub Koordinator Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat, Eddy Gunawan, saat diwawancarai pada 12 Februari 2026, menjelaskan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah mengikuti edaran Badan Pangan Nasional, terutama dalam menghadapi momentum Imlek, Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri.
“Untuk tahap awal kita laksanakan pada Februari ini dan direncanakan berlanjut hingga menjelang Idul Fitri. Sesuai arahan pimpinan, ke depan diharapkan dapat dilaksanakan rutin setiap minggu,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan tempat serta mendukung kelancaran distribusi. Sementara itu, penyediaan bahan pangan melibatkan Perum Bulog dan pelaku usaha lokal.
Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog dijual seharga Rp56.500 per kemasan, sesuai harga gudang. Selain beras, tersedia pula telur ayam, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, serta daging ayam dengan harga yang berada di bawah harga pasar.
Menurut Eddy, respons masyarakat terhadap program tersebut cukup positif. Pada pelaksanaan sebelumnya, kebutuhan beras bahkan mencapai 10 ton dalam satu kali kegiatan, menunjukkan tingginya antusiasme warga dalam memanfaatkan program stabilisasi harga tersebut.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap Gerakan Pangan Murah mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, mengendalikan inflasi daerah, serta mencegah lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 2026. Program ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya menjelang momentum keagamaan yang kerap diikuti peningkatan permintaan.
Penulis : Muhammad Jamaluddin
