Dua Tahun Diselidiki, Kasus Pagar Dinkes Banjarmasin Dihentikan

BANJARMASIN – Penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan pagar kantor Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan di Kota Banjarmasin dipastikan berhenti setelah proses penyidikan berlangsung sekitar dua tahun. Keputusan tersebut diumumkan oleh pimpinan Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada Kamis (12/02/2026).

Kepala Kejari Banjarmasin, Eko Riendra Wiranto, menjelaskan bahwa penghentian diambil karena bukti yang dihimpun penyidik belum memenuhi syarat untuk membawa perkara ke tahap lanjutan. Menurutnya, berbagai dokumen serta keterangan yang telah dianalisis belum cukup kuat menopang proses penuntutan. “Evaluasi menyeluruh menunjukkan alat bukti yang tersedia belum memenuhi standar pembuktian, sehingga perkara tidak dapat diteruskan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang selama ini terseret dalam proses penyidikan. Tanpa kejelasan status perkara, kondisi psikologis maupun tanggung jawab para pihak dinilai terus terbebani. “Penghentian ini diperlukan agar tidak ada pihak yang terus berada dalam ketidakpastian hukum,” katanya.

Meski dihentikan, Wiranto menegaskan peluang pembukaan kembali perkara tetap terbuka apabila muncul fakta baru yang relevan. Informasi tambahan yang mampu memperkuat unsur pidana disebut dapat menjadi dasar mengaktifkan kembali penyidikan. “Jika di kemudian hari ditemukan bukti baru yang signifikan, proses hukum bisa saja dilanjutkan kembali,” tuturnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada Oktober 2023 terkait pembangunan pagar belakang kantor Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Pagar yang dibangun pada 2022 tersebut roboh, sehingga memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek.

Memasuki awal Januari 2024, status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah penyelidik menemukan indikasi yang dinilai tidak sesuai. Dalam prosesnya, sedikitnya lima orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk unsur kontraktor pelaksana dan pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan setempat.

Dengan dihentikannya penyidikan, polemik proyek pagar yang sempat menyita perhatian publik untuk sementara mereda. Namun, kemungkinan munculnya bukti baru tetap menyisakan ruang bagi proses hukum untuk kembali bergulir di masa mendatang. []

Redaksi