Sekda Kalbar Buka Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

PONTIANAK-Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat DR. H. M.Zeet Hamdy Assovie, MTM mengatakan sektor perumahan di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar yaitu tentang backlog dan rumah tidak layak huni serta permukiman kumuh, secara nasional pada tahun 2014 backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian mencapai 7,6 juta unit dan rumah tidak layak huni mencapai 3,9 juta unit serta perluasan daerah kumuh sebesar 38,431 hektar, dengan kebutuhan rumah untuk keluarga baru sebanyak 800 ribu unit per tahun.

Mersespon hal tersebut pemerintah melalui program sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh Pesiden Joko Widodo tanggal 29 April 2015 menetapkan target penanganan sampai tahun 2019 yaitu backlog menurun mencapai 5 juta unit dan rumah tidak layak huni menjadi 1,9 juta unit tanpa kawasan kumuh.

“Target penanganan yang telah di canangkan oleh pemerintah hanya akan tercapai apabila ditangani secara bersama,’’ujar Sekda H. M.Zeet Hamdy Assovie.

Rumah layak huni merupakan impian masyarakat yang tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan itu semua, pemerintah, lembaga jasa keuangan, pengembang, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan para stakeholder terkait harus ada sinergi sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Sementara ditempat yang sama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kalbar Ir.H.Adi Yani,MH mengatakan, pembangunan perumahan yang ada di area yang disesuaikan dengan visi misi gubernur, bupati dan walikota setempat.

“Kami selalu mengarahkan seperti visi misi bahwa pembangunan itu selalu kita arahkan di empat lokasi seperti di daerah-daerah kecil, daerah pesisir, daerah perbatasan dan pulau – pulau kecil Ini yang harus kita sinergiskan,’’kata Kadis H.Adi Yani belum lama ini.

Pembangunan perumahan ini untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah  bagaimana Kita memberdayakan masyarakat seperti petani, nelayan, tukang parkir dan tukang becak agar mempermudah pembiayaan,  proses perizinan dan persyaratannya juga harus di kedepankan.

Developer harus jelas bagaimana membangun sesuai visi misi gubernur, untuk target ini memang berapa kabupaten kota sudah memfokuskan tempat itu, untuk pembiayaannya tidak terus menerus bagaimana upaya ini bisa di administrasi oleh kabupaten kota bahwa tidak semuanya harus dibiayai. (Yuni Hairunita)