Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Krisis bahan bakar akibat konflik Timur Tengah memaksa Sri Lanka memperketat pengawasan, hingga penimbunan kecil berujung hukuman penjara.
KOLOMBO – Krisis bahan bakar yang melanda Sri Lanka akibat konflik Timur Tengah mulai berdampak pada penegakan hukum, setelah seorang pria dijatuhi hukuman penjara karena menimbun bensin dalam jumlah kecil di tengah kebijakan penjatahan nasional.
Pria berusia 48 tahun itu ditangkap dan divonis tiga pekan penjara oleh pengadilan di wilayah Nikaweratiya, sekitar 125 kilometer dari ibu kota Kolombo. Selain hukuman kurungan, ia juga dikenai denda sebesar 1.500 rupee atau sekitar Rp81.000.
Tindakan tersebut dinilai melanggar kebijakan pemerintah yang tengah memberlakukan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) akibat krisis energi yang kian memburuk.
Meski pelaku berdalih bahwa bensin yang disimpannya sebanyak empat liter digunakan untuk kebutuhan mesin pemotong rumput, pengadilan tetap menyatakan perbuatannya sebagai bentuk penimbunan dengan indikasi untuk dijual kembali di pasar gelap.
Kasus ini mencerminkan ketatnya pengawasan distribusi BBM di Sri Lanka di tengah situasi krisis yang dipicu oleh konflik geopolitik global. Krisis tersebut bermula dari serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang memicu eskalasi di kawasan Timur Tengah.
Sebagai respons, Iran menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang menyumbang sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Penutupan ini berdampak langsung pada lonjakan harga minyak global serta terganggunya pasokan energi di berbagai negara, termasuk Sri Lanka.
Akibatnya, harga BBM di Sri Lanka melonjak hingga sepertiga dari harga normal. Pemerintah pun menerapkan skema penjatahan, di mana masyarakat hanya dapat membeli bahan bakar setiap dua hari sekali.
Otoritas setempat memperkirakan stok solar hanya cukup hingga pertengahan Mei, sementara cadangan bensin diprediksi bertahan sedikit lebih lama.
Untuk mengatasi tekanan pasokan, Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake telah melakukan komunikasi diplomatik dengan Wakil Menteri Energi Rusia Roman Marshavin guna membahas dukungan energi.
“Rusia siap mendukung Sri Lanka dalam menghadapi tantangan apa pun yang muncul akibat konflik di Timur Tengah,” ujar Marshavin sebagaimana diwartakan Kompas, Jumat, (27/03/2026).
Langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi BBM ini diperkirakan akan terus diperketat sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global. []
Redaksi4
