Gubernur Kaltim Serahkan LKPD 2025, Dorong Transparansi Keuangan

Penyerahan LKPD unaudited 2025 menjadi langkah awal audit BPK untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD Kaltim.

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim, Selasa (31/03/2026). Penyerahan ini menjadi tahap awal proses audit untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim selama satu tahun anggaran.

Penyerahan dilakukan di Aula Nusantara Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, laporan tersebut akan diaudit oleh BPK guna menilai kewajaran penyajian laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kaltim atas perannya dalam melakukan pemeriksaan secara independen dan profesional. Menurutnya, BPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Kalimantan Timur yang selama ini menjalankan fungsi pemeriksaan secara independen dan profesional di dalam mendorong perbaikan keuangan daerah,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan LKPD Kaltim Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemprov Kaltim, lanjutnya, juga berupaya menjaga konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

“Penyusunan LKPD Kaltim tahun 2025 telah dilakukan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah serta ketentuan yang berlaku dan kami berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pelaksanaan serta pelaporan,” kata Rudy.

Rudy turut menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Kaltim memperkuat konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran agar manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

“Kami juga sangat mendorong pemerintah kabupaten kota se Kalimantan Timur untuk terus memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah khususnya dalam konsistensi dalam perencanaan dan realisasinya sehingga pengelolaan APBD memberikan manfaat yang optimal dan dampak nyata kepada masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, kualitas pengelolaan APBD tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim, tetapi juga seluruh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan standar pengelolaan keuangan di seluruh wilayah Kaltim.

“Harapan kami akan terbangun keselarasan standar dalam kualitas pengelolaan keuangan di seluruh wilayah Kalimantan Timur sehingga akuntabilitas tidak hanya ditingkat provinsi, tetapi juga merambah di setiap kabupaten/ kota di Kalimantan Timur dan dapat berjalan lancar, memberikan hasil yang terbaik serta semakin memperkuat kepercayaan publik,” harap Rudy.

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tepat waktu dan terukur sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi untuk tepat waktu dan terukur sebagai perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.

Hasil audit tersebut nantinya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini atas LKPD Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi indikator utama dalam menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kaltim. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah