Muara Teweh – Kerja aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) sepertinya begitu ‘loyo’. Terbukti dari realisasi pembangunan pemerintah setempat, secara keseluruhan hingga awal Juni 2014 untuk belanja langsung dan tidak langsung mencapai 18,52 persen dan realisasi fisik baru 23,99 persen.
Hal tersebut juga diakui Bupati Barito Utara Nadalsyah. “Realisasi kegiatan APBD Kabupaten Barito Utara hingga triwulan II masih jauh dari target yang telah ditentukan,” kata Nadalsyah saat memimpin rapat tim evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran (Teppa) di Muara Teweh, Selasa (3/5).
Menurut Nadalsyah, sampai saat ini masih belum memenuhi target. Semestinya kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar dapat memaksimalkan pelaksanaan pengawasan dan penyerapan anggaran sampai 31 Mei 2014, yang telah ditetapkan sebesar 40 persen.
Untuk itu diharapkan peran aktif dari seluruh SKPD baik teknis maupun non teknis untuk mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran pada akhir triwulan II bisa tercapai sesuai target sebesar 50 persen keuangan dan 52 persen fisik.
“Perlu adanya dukungan kerja keras semua pihak dalam rangka memacu realiasi kegiatan pada masing-masing SKPD yang bermuara pada penyusunan laporan evaluasi penyerapan anggaran,” kata dia.
Bupati Barito Utara itu menjelaskan memasuki awal Juni ini untuk belanja langsung keuangannya baru mencapai 6,90 persen, fisik 16,25 persen, sedangkan belanja tidak langsung untuk keuangan sebesar 31,32 persen dan realisasi fisik sebesar 34,17 persen.
Sementara realisasi dana tugas pembantuan (TP) penyerapan keuangan hanya sebesar 25,67 persen dan fisik sebesar 29,65 persen. Sedangkan realisasi dana urusan bersama (UB) penyerapan keuangan hanya sebesar 2,10 persen, sementara fisik sebesar 2,10 persen jauh dari capaian terget yang telah ditetapkan sebesar 30 persen.
Jadi sesuai data dan hasil monitoring yang disampaikan kantor pelayanan perbendaharaan negara Buntok, Kabupaten Barito Selatan terhadap kinerja SKPD atas realisasi dana Dipa TP, dana urusan bersama (UB) dan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2014 sampai 31 Maret penyerapan anggaran dana APBN hanya mencapai 0,04 persen.
“Dalam rangka percepatan penyerapan realisasi anggaran masing-masing SKPD, disadari bahwa dana APBD masih merupakan stimulus awal gerak perekonomian di daerah yang berdampak pada stabilitas perekonomian daerah,” jelas dia. [] RedHP/AnKte