Dari daftar rekapitulasi paket pekerjaan yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Samarinda, diketahui dari total 589 paket proyek, baru 246 yang masuk. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota (Disciptakot) Samarinda menjadi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terbanyak yang belum menyetorkan berkas ke ULP, yakni 211 paket.
Menurut Sekretaris Disciptakot Samarinda Herwan Rifai, hal itu lantaran melihat kinerja ULP yang lamban. Dicontohkan, salah satu proyek identifikasi jalan dan drainase lingkungan di 10 kecamatan se-Kota Samarinda yang diserahkan pada Jumat (25/5), baru tayang pada Senin (5/5) lalu. “Umumnya dalam waktu tiga hari sudah bisa di-posting,” ujarnya.
Herwan juga mengaku sebelumnya pun ada keterlambatan. Mestinya, penyerahan berkas dilakukan Maret. Tapi karena banyak yang belum lengkap, baru bisa dikirim ke ULP pada April. “Tapi jika melihat kinerja ULP yang lambat, Disciptakot harus berpikir menyerahkan seluruh dokumen lelang,” jelasnya. Selain itu, dari 89 paket yang sudah diserahkan, ada dua yang gagal lelang.
Namun pemberitahuan tersebut baru diterima Disciptakot 21 hari setelah proyek tersebut ditayangkan. “Umumnya hanya 14 hari sudah harus diputuskan ada pemenang atau gagal,” ujarnya. Hal tersebut membuat Disciptakot enggan mengirim lebih banyak berkas ke ULP. Ditakutkan berkas yang masuk tercecer.
Karena ULP tak hanya melayani Disciptakot, melainkan seluruh SKPD yang berada di jajaran Pemkot. “Dokumen lelang tak boleh digandakan sebelum ditentukan pemenangnya. Kalau hilang akan merepotkan banyak pihak,” tuturnya. Sebelumnya, Kabag Pembangunan Setkot Samarinda Ananta Fathurrozi mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan proses. Yaitu mem-posting paket proyek pembangunan untuk dilelang. “Untuk waktu lelang bervariasi, paling lama bisa sampai dua bulan,” ujarnya. [] RedFj/KP