Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kemnaker memperluas pelatihan berbasis kompetensi bagi pekerja terdampak PHK dengan menyesuaikan program pada kebutuhan industri dan potensi ekonomi daerah.
SUMATERA BARAT – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar memiliki peluang kembali bekerja atau merintis usaha mandiri. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari target Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) yang menyasar 300.000 peserta sepanjang 2026.
Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat membuka PVN Angkatan Ketiga 2026 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (24/07/2026).
Program tersebut, sebagaimana dilansir Kemnaker, Jumat, (24/07/2026), diikuti 982 peserta yang tersebar di BPVP Padang, Satuan Pelayanan (Satpel) Jambi dan Sawahlunto, serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) binaan di Sumbar dan Jambi.
Afriansyah mengatakan perubahan ekonomi dan pasar kerja yang berlangsung cepat menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.
“Pelatihan vokasi bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri,” ujar Afriansyah.
Menurut Wamenaker, perhatian khusus diberikan kepada pekerja korban PHK dan masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Mereka dibekali keterampilan baru melalui program reskilling dan upskilling agar tidak kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam pasar kerja.
“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya. Dengan keterampilan baru, mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja atau membangun usaha sendiri,” kata Afriansyah.
Kemnaker juga berupaya memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi di berbagai daerah. Penyelenggaraan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja serta potensi ekonomi unggulan setiap wilayah agar keterampilan peserta dapat dimanfaatkan setelah program selesai.
Di Sumbar, pengembangan kompetensi diarahkan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk menyerap tenaga kerja sekaligus melahirkan wirausaha baru.
Untuk meningkatkan penyerapan lulusan, BPVP diminta mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan pelaku UMKM. Jejaring tersebut diperlukan agar program yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pemberi kerja.
Sebanyak 85 peserta di BPVP Padang mengikuti enam program pelatihan, yaitu barista, housekeeping, pengolahan makanan komersial, penggambaran modern tiga dimensi berbasis computer-aided design (3D CAD), pengelasan Fillet Welder Flux-Cored Arc Welding (FCAW), dan tata rias pengantin.
Lima program tambahan dijadwalkan dimulai pada Senin (27/07/2026), meliputi pembuatan pakaian, petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi tingkat pertama, petugas K3 konstruksi tingkat kedua, perawatan dan perbaikan air conditioner (AC) rumah tangga, serta juru ukur.
Afriansyah mengingatkan peserta agar tidak membatasi tujuan karier hanya pada pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, keterampilan yang dikuasai dapat membuka peluang bekerja di sektor swasta maupun membangun usaha secara mandiri.
“Jangan terpaku hanya pada satu pilihan karier. Yang terpenting adalah memiliki keterampilan sehingga peluang bekerja maupun berwirausaha semakin terbuka,” tuturnya.
Melalui pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan industri dan potensi daerah, Kemnaker berharap peserta, termasuk pekerja terdampak PHK, dapat memperoleh sumber penghidupan baru sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi daerah. []
Redaksi
