Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pengurus baru MES Kota Palangka Raya diharapkan menghadirkan program konkret, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif.
PALANGKA RAYA – Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Palangka Raya periode 1448–1451 Hijriah atau 2026–2029 ditantang menghadirkan program konkret yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menjadikan Palangka Raya sebagai salah satu barometer ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Tantangan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali) Palangka Raya Achmad Zaini saat melantik jajaran Pengurus Daerah MES Kota Palangka Raya di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Sabtu (25/07/2026).
Pelantikan tersebut, sebagaimana diberitakan Media Center Kota Palangka Raya, Sabtu, (25/07/2026), menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dalam memperluas penerapan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Zaini menegaskan, kepengurusan MES tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Organisasi tersebut harus mampu menghimpun dan menggerakkan potensi masyarakat menjadi kekuatan ekonomi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kepemimpinan dan kepengurusan yang terbentuk hari ini bukan sekadar simbolis formalitas organisasi. Ini adalah amanah peradaban sekaligus panggilan moral untuk mengorkestrasi potensi ekonomi umat agar bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Zaini, latar belakang pengurus yang berasal dari kalangan intelektual, praktisi, tokoh agama, dan pelaku usaha menjadi modal penting bagi MES untuk menyusun program yang terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komposisi tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah, termasuk melalui penguatan usaha masyarakat, peningkatan literasi keuangan, serta perluasan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan.
Zaini mengatakan, perubahan ekonomi global dan nasional menuntut setiap daerah memiliki fondasi ekonomi yang kuat serta mampu bertahan menghadapi berbagai gejolak. Ekonomi syariah dinilai memiliki prinsip yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut.
Prinsip bagi hasil, keadilan dalam transaksi, transparansi, dan larangan terhadap spekulasi berlebihan dinilai sejalan dengan arah pembangunan Palangka Raya yang menempatkan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu tujuan utama.
“Ekonomi syariah bersifat inklusif karena terbuka bagi siapa saja yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi secara adil, beretika, dan saling menguntungkan tanpa memandang latar belakang,” tuturnya
Pemkot Palangka Raya, lanjut Zaini, berkomitmen membuka ruang kolaborasi dengan MES dalam berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar ekonomi syariah tidak hanya berkembang sebagai gagasan, tetapi juga diterapkan melalui kegiatan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Zaini mengajak seluruh pengurus menjalankan amanah organisasi dengan niat tulus, kerja keras, dan target yang terukur. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat posisi MES sebagai mitra strategis pemerintah serta mendorong Palangka Raya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kalteng. []
Redaksi
