DPRD Tapteng Soroti Anggaran dan Banjir, Masinton Membantah

Lima fraksi DPRD Tapteng mempertimbangkan pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu dengan menyoroti pengelolaan anggaran dan penanganan banjir, sementara Masinton menilai isu tersebut bermuatan politik.

SUMATERA UTARA – Rencana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mencuat di tengah perbedaan sikap antara pemerintah kabupaten dan lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapteng mengenai pengelolaan anggaran, kinerja pemerintahan, serta penanganan banjir. Masinton menilai dorongan tersebut sarat kepentingan politik, sedangkan lima fraksi menyebut terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masinton mengatakan isu pemakzulan bukan persoalan baru dan menuding kelompok politik yang mendorongnya tidak menerima hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurut dia, kelompok tersebut sebelumnya mengupayakan calon tunggal dalam kontestasi tersebut tetapi gagal.

“Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung Dikalahkan Rakyat Tapanuli Tengah,” kata Masinton saat dihubungi, Minggu (6/9), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Senin (07/09/2026).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menyebut wacana pemakzulan pernah muncul terhadap tiga Penjabat (Pj) Bupati dalam periode 2022-2024. Ia menilai dorongan serupa terhadap dirinya kini kembali digunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik.

Masinton turut menuding pihak yang mendorong pemakzulan telah memanfaatkan persoalan banjir di Tapteng sebagai bagian dari tekanan politik. Ia menyoroti sikap DPRD yang menurutnya belum membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan setelah bencana.

“Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan daerah pascabencana,” katanya.

Di sisi lain, lima fraksi DPRD Tapteng, yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan memiliki alasan tersendiri untuk mempertimbangkan pemakzulan Masinton. Mereka menilai roda pemerintahan Tapteng belum berjalan optimal dan pengelolaan anggaran daerah dinilai tidak profesional.

Juru Bicara lima fraksi tersebut, Hazmi Arif Simatupang, mengatakan pihaknya menemukan dugaan buruknya pengelolaan anggaran. Persoalan tersebut menjadi salah satu dasar fraksi-fraksi tersebut untuk mengambil sikap politik terhadap kepemimpinan Masinton.

Selain masalah anggaran, lima fraksi juga menyoroti penanganan banjir di Tapteng. Mereka menilai pemerintah daerah lambat merespons bencana dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak belum berjalan maksimal.

“Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata dia, Sabtu (5/9).

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan dua penilaian terhadap kondisi pemerintahan Tapteng. Masinton melihat wacana pemakzulan sebagai konsekuensi dari persaingan politik setelah Pilkada 2024, sementara lima fraksi DPRD menempatkannya sebagai bentuk evaluasi terhadap pengelolaan pemerintahan, anggaran, dan penanganan bencana.

Wacana pemakzulan selanjutnya akan bergantung pada sikap politik DPRD Tapteng serta proses yang ditempuh sesuai mekanisme pemerintahan daerah. Perdebatan mengenai anggaran dan penanganan pascabencana diharapkan tetap diarahkan pada kepentingan masyarakat Tapteng. []

Redaksi08