Korban Sipil Tinggi, Filep Desak Evaluasi Strategi Papua

Sebanyak 43 dari 59 korban jiwa dalam 42 peristiwa konflik di Papua pada semester I 2026 merupakan warga sipil sehingga pemerintah didesak mengevaluasi strategi penanganan konflik.

JAKARTA – Tingginya jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Papua mendorong desakan agar pemerintah mengevaluasi kembali strategi penanganan konflik secara menyeluruh. Perlindungan masyarakat sipil dinilai harus ditempatkan sebagai ukuran utama keberhasilan kebijakan, terutama setelah tiga warga sipil tewas ditembak di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Filep Wamafma mengatakan keselamatan masyarakat sipil tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan pemerintah di Papua. Ia menilai masih tingginya korban dari kalangan sipil menunjukkan perlunya perhatian lebih besar terhadap aspek perlindungan warga.

“Perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas, sekaligus indikator utama keberhasilan kebijakan di Papua,” kata Filep melalui keterangan tertulis, sebagaimana dilansir Metrotvnews, Jumat, (11/09/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Filep setelah penembakan tiga warga sipil di Jayawijaya pada Rabu, 9 September 2026. Menurut dia, peristiwa tersebut memperlihatkan kerentanan masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas pelayanan di tengah situasi konflik bersenjata.

“Mereka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, tetapi justru kehilangan nyawa dalam situasi konflik,” ujar Filep.

Filep menyoroti data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada semester I 2026 yang mencatat 59 korban jiwa dari 42 peristiwa konflik di Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 korban merupakan warga sipil.

Menurut Filep, proporsi korban sipil tersebut menjadi alasan untuk mengukur kembali efektivitas pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan. Evaluasi diperlukan agar berbagai operasi dan program kesejahteraan yang telah berjalan benar-benar mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Pendekatan keamanan sudah berlangsung lama, berbagai operasi dan program kesejahteraan telah dilaksanakan. Namun, jika setelah semua itu warga sipil masih ditembak, maka pemerintah harus berani mengevaluasi efektivitas strategi penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas,” tegas Filep.

Selain evaluasi, Filep mendorong Presiden memimpin peninjauan nasional terhadap penanganan konflik Papua. Ia mengusulkan penyusunan peta jalan penyelesaian konflik yang memiliki ukuran keberhasilan yang jelas sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat dan para pelayan publik di wilayah terdampak.

Menurut Filep, perlindungan tersebut perlu mencakup jalur pelayanan publik serta kelompok yang menjalankan fungsi penting bagi masyarakat. Tenaga kesehatan, guru, aparatur sipil negara (ASN), pekerja pembangunan, masyarakat adat, perempuan, dan anak dinilai membutuhkan jaminan keselamatan yang lebih kuat.

“Prioritas pertama harus perlindungan masyarakat sipil, melalui pengamanan jalur pelayanan publik, perlindungan tenaga kesehatan, guru, ASN, pekerja pembangunan, masyarakat adat, perempuan dan anak, serta penanganan serius terhadap masyarakat yang mengungsi akibat konflik,” kata Filep.

Dorongan evaluasi tersebut menempatkan keselamatan warga sebagai bagian penting dalam mengukur hasil kebijakan penanganan konflik Papua. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan kehidupan dan memperoleh pelayanan publik tanpa terus berada dalam ancaman kekerasan. []

Redaksi08