Skotlandia-Wales-Irlandia Utara Bahas Masa Depan Britania Raya

Pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara bertemu di Cardiff untuk membahas dorongan referendum kemerdekaan, sementara pemerintah Inggris menegaskan referendum baru belum dapat digelar.

CARDIFF – Rencana referendum kemerdekaan menjadi agenda utama pertemuan pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara di Cardiff, Wales, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah bersama tiga wilayah yang dipimpin tokoh pro-kemerdekaan untuk mendorong perubahan konstitusional di Britania Raya.

Pemimpin Skotlandia John Swinney, pemimpin Wales Rhun ap Iowerth, dan pemimpin Irlandia Utara Michelle O’Neill dijadwalkan membahas kemungkinan penyelenggaraan referendum serta menandatangani deklarasi bersama yang menuntut hak untuk menggelar referendum kemerdekaan dari Britania Raya.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perdebatan mengenai sikap pemerintah Inggris terhadap referendum. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham sebelumnya mengisyaratkan bahwa referendum kemerdekaan dapat diizinkan apabila terdapat “konsensus yang jelas” yang mendukung pelaksanaannya.

Swinney menyebut dorongan menuju perubahan konstitusional kini sulit dihindari. Pernyataannya itu sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Senin, (14/09/2026).

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dipimpin oleh menteri pertama yang pro-kemerdekaan. Tidak ada tanda yang lebih jelas bahwa status quo ini tidak dapat dipertahankan, dan bahwa Westminster harus bersiap menghadapi masa depan pasca-Britania Raya,” ujarnya.

“Besok di Cardiff, saya berharap dapat mendiskusikan masa depan yang lebih baik bersama mitra-mitra dari seluruh wilayah kepuluan ini, dan hal itu hanya dapat dicapai melalui awal yang baru berupa kemerdekaan,” lanjutnya.

Pertemuan itu juga dihadiri pemimpin Sinn Fein sekaligus pemimpin oposisi Irlandia, Mary Lou McDonald. Menurut laporan The Guardian, para pemimpin tersebut hadir sebagai pemimpin partai, bukan dalam kapasitas sebagai pejabat pemerintahan.

Selain isu kemerdekaan, agenda pembahasan mencakup Eropa, kerja sama internasional, ekonomi, dan energi. Pertemuan ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi politik di antara wilayah-wilayah yang memiliki agenda perubahan hubungan dengan Inggris.

Dorongan tersebut menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dua hari sebelumnya menyatakan keinginannya melihat Irlandia bersatu dengan Irlandia Utara. Trump menyebut gagasan tersebut sebagai “hal yang luar biasa”.

Di sisi lain, Burnham kemudian memperjelas sikap pemerintah Inggris terkait referendum Skotlandia. Setelah sebelumnya menyatakan referendum baru dapat digelar jika publik mendukung, Burnham mengoreksinya melalui surat kepada Swinney.

Dalam surat tersebut, Burnham menegaskan referendum kemerdekaan Skotlandia yang digelar pada 2014 tetap “dilarang” dan referendum baru “tidak mungkin dilakukan”. Ia juga menyatakan saat ini tidak terdapat konsensus untuk menggelar referendum serta tidak ada bukti jelas bahwa masyarakat Irlandia Utara ingin memisahkan diri dari Inggris.

“Manifesto tahun 2024 yang mengantarkan Partai Buruh meraih mayoritas kursi parlemen menyatakan hal yang sangat jelas: ‘Partai Buruh tidak mendukung kemerdekaan ataupun referendum lainnya’,” tulis Burnham.

“Sebagaimana telah saya sampaikan secara langsung kepada Anda saat kita bertemu baru-baru ini di Glasgow, kemerdekaan dan referendum adalah hal yang tidak mungkin dilakukan karena akan mengalihkan fokus kita dari upaya memajukan ekonomi dan membantu keluarga-keluarga menghadapi masalah biaya hidup.”

Pertemuan di Cardiff dengan demikian memperlihatkan semakin terbukanya perdebatan mengenai masa depan konstitusional Britania Raya, tetapi dorongan politik dari tiga wilayah tersebut masih berhadapan dengan sikap pemerintah Inggris yang menolak pelaksanaan referendum kemerdekaan dalam kondisi saat ini. []

Redaksi08