Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Mengeringnya sumber air baku membuat Perumdam Maruang Duhung menghentikan pelayanan di tiga desa, sementara distribusi di Kuala Kurun dibatasi karena debit dan kualitas air menurun.
GUNUNG MAS – Ketergantungan terhadap Sungai Kahayan sebagai sumber air baku membuat pelayanan air bersih di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) berada di bawah tekanan selama musim kemarau. Perumdam Maruang Duhung Gumas terpaksa menghentikan pelayanan di tiga desa setelah sumber air baku mengering, sementara wilayah Kuala Kurun masih dilayani dengan debit dan kualitas air yang menurun.
Direktur Perumdam Maruang Duhung Gumas Hendra Toendan mengatakan, tiga desa yang terdampak langsung ialah Desa Sumur Mas, Desa Hantapang, dan Desa Mujai. Kondisi sumber air baku yang tidak lagi memiliki debit memadai membuat distribusi air bersih ke wilayah tersebut harus dihentikan.
“Untuk se-Gunung Mas, ada tiga desa yang sampai sekarang sudah tidak bisa kita layani, yakni Desa Sumur Mas, Desa Hantapang dan Desa Mujai. Itu sudah kekeringan, air bakunya kering. Kami sudah tidak bisa mendistribusikan, jadi operasional kita stop di sana,” ujar Hendra saat diwawancarai, Kamis (17/09/2026) di ruang kerjanya.
Sebagaimana diberitakan Mediadayak, Kamis, (17/09/2026), Hendra yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Keuangan Perumdam Maruang Duhung Gumas Johans Putra Kusuma menyebut kondisi tersebut membuat perusahaan daerah kesulitan mempertahankan pola pelayanan seperti dalam keadaan normal.
Di Kuala Kurun, pelayanan masih berjalan, tetapi pelanggan menerima air dengan debit yang lebih kecil. Penurunan kondisi sumber air baku juga berdampak terhadap kualitas air yang masuk ke proses pengolahan.
“Kalau untuk Kuala Kurun, sekarang masih bisa dilayani, cuma debit untuk pelanggan kecil dan juga kualitas air agak keruh. Karena memang Sungai Kahayan kering dan air bakunya kurang baik untuk proses di pengolahan kita,” jelasnya.
Untuk menjaga agar keterbatasan pasokan tidak hanya dirasakan sebagian pelanggan, Perumdam melakukan pengaturan distribusi berdasarkan waktu. Sistem bergiliran disiapkan sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi air baku yang terus menurun.
“Kita mencoba sekarang sesuai jam-jam yang sudah ada. Cuma kita melihat kondisi air baku sekarang, mau tidak mau kita akan membuat jadwal untuk bergiliran agar masyarakat atau pelanggan kita tetap bisa mendapatkan air bersih secara merata,” terang Hendra.
Perumdam juga berupaya mengoptimalkan fasilitas pengolahan yang tersedia, termasuk dengan membagi pasokan melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2. Namun, langkah tersebut belum mampu mengembalikan volume distribusi ke tingkat normal karena debit air baku tetap terbatas.
“Kita mencoba memang berinovasi, salah satunya kita membagi juga air ini dari IPA 2. Cuma ya itu debitnya berkurang untuk masyarakat pelanggan,” ujar Hendra.
Sementara bagi desa yang mengalami kekeringan, penyaluran air bersih telah dilakukan sejak awal Agustus. Upaya tersebut termasuk melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak.
“Kalau memang untuk desa-desa kekeringan, kita sudah dari awal Agustus melaksanakan penyuplaian air bersih untuk desa-desa yang kekeringan. Saat itu masih bekerja sama dengan PMI. Kita masih menyuplai untuk desa-desa di Kecamatan Kurun,” ungkapnya.
Persoalan lain yang dihadapi Perumdam adalah belum tersedianya sumber air baku alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap Sungai Kahayan. Kondisi ini membuat kapasitas pelayanan sangat bergantung pada keadaan sumber air utama.
“Kalau air baku, kita masih belum mendapatkan. Karena kita masih ketergantungan dengan air Sungai Kahayan,” kata Hendra.
Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi persoalan yang semakin terasa ketika debit air menurun. Hendra menyebut kebutuhan fasilitas pendukung sebenarnya sudah besar bahkan sebelum kondisi kekeringan terjadi.
“Sangat besar. Dengan kondisi yang normal pun kita masih kurang, apalagi dengan kondisi yang kekeringan sekarang,” tegasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Perumdam telah beberapa kali menyampaikan usulan dukungan sarana dan prasarana kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Namun, keterbatasan pendanaan membuat pemenuhan kebutuhan fasilitas tidak dapat dilakukan secara cepat.
“Kami memang sudah beberapa kali mengusulkan ke provinsi maupun kabupaten. Karena sepertinya kondisi keuangan negara juga membuat kita begini, dan mau tidak mau kita harus berinovasi menggunakan fasilitas atau sarana yang ada saat ini,” ujar Hendra menutup. []
Redaksi 03
