BPBD Mahulu memastikan tidak ada peningkatan titik api di wilayah setempat dan menyebut kabut asap yang muncul dalam beberapa hari terakhir diduga berasal dari daerah lain.
MAHULU – Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dalam beberapa hari terakhir tidak diikuti peningkatan titik panas di daerah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu menyebut kondisi itu lebih dipengaruhi asap kiriman dari sejumlah wilayah lain.
Kepala Pelaksana BPBD Mahulu, Agus Darmawan, mengatakan hasil pemantauan titik panas atau hotspot hingga Senin malam tidak menunjukkan adanya titik api di wilayah Mahulu. Kondisi tersebut menjadi dasar BPBD menyimpulkan kabut asap yang dirasakan masyarakat bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar di wilayah setempat.
“Ini asap kiriman, karena data hotspot kami mulai tadi malam sampai jam 24.00 itu terakhir laporannya nol titik api. Jadi ini akibat asap kiriman,” ujar Agus, sebagaimana diberitakan Nomor Satu Kaltim, Selasa, (22/09/2026).
Menurut Agus, asap yang masuk ke Mahulu diduga berasal dari sejumlah daerah lain, di antaranya Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pergerakan asap tersebut membuat kondisi udara di sejumlah wilayah Mahulu tetap perlu mendapat perhatian meskipun tidak ditemukan peningkatan titik api lokal.
Persoalan lain yang dihadapi Mahulu adalah belum tersedianya alat pemantau kualitas udara otomatis atau Air Quality Monitoring System (AQMS). Akibatnya, informasi mengenai kualitas udara di Mahulu masih mengandalkan pengukuran dan pemantauan dari wilayah terdekat.
Kondisi udara di wilayah sekitar Mahulu juga dilaporkan berada dalam kategori tidak sehat. Karena itu, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak paparan asap, terutama ketika kabut asap kembali meningkat.
Di sisi lain, upaya pemantauan karhutla masih menghadapi kendala geografis. Luas wilayah dan jarak antarpemukiman membuat BPBD tidak dapat melakukan pengawasan langsung secara merata di seluruh kecamatan.
“Sejauh ini kendalanya topografi dan letaknya terlalu jauh, berjauhan. Karena wilayah kerja kita mencakupi semua wilayah kecamatan,” katanya.
Pengawasan yang lebih intensif saat ini dilakukan di wilayah yang relatif mudah dijangkau, seperti Kecamatan Long Bagun, Long Hubung, dan Laham. Sementara wilayah yang lokasinya lebih jauh masih menghadapi keterbatasan jangkauan pemantauan langsung oleh petugas.
Untuk mencegah munculnya titik api baru, BPBD meminta masyarakat berkoordinasi sebelum melakukan pembukaan lahan. Masyarakat dapat menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Gerakan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Gerdalops PB) atau aparat kampung setempat.
Khusus pembukaan lahan dengan luas di bawah 2 hektare, masyarakat diharapkan terlebih dahulu melaporkannya kepada BPBD Mahulu. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui nomor layanan BPBD Mahulu di 0811 4890 0900.
Langkah pelaporan tersebut diperlukan agar aktivitas pembukaan lahan dapat diketahui petugas, terutama mengingat keterbatasan personel dan kondisi geografis yang menyulitkan pengawasan langsung di seluruh wilayah.
“Kami kesulitan kalau ada masyarakat mau bakar ladang dan lapor ke kami, sementara kondisinya jauh. Jadi Kita tidak bisa meng-cover semuanya,” pungkasnya.
Dengan belum adanya alat pemantau kualitas udara otomatis dan luasnya cakupan wilayah kerja, BPBD Mahulu mengandalkan pemantauan titik panas, koordinasi dengan masyarakat, serta laporan dari wilayah untuk mengantisipasi perkembangan kabut asap. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan kegiatan pembukaan lahan agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan