Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Koordinasi PKH di Martapura Barat menitikberatkan evaluasi penyaluran, ketepatan data penerima, serta penyelesaian kendala di lapangan untuk mendukung penanganan kemiskinan pada 2026.
BANJAR – Ketepatan data penerima dan penyelesaian kendala penyaluran bantuan menjadi perhatian utama dalam koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Pemerintah Kecamatan Martapura Barat mempertemukan pendamping, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar untuk mengevaluasi penyaluran bantuan sekaligus membahas strategi percepatan penanganan kemiskinan pada 2026.
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKH Tingkat Kecamatan Martapura Barat Tahun 2026 itu digelar di Aula Kantor Kecamatan Martapura Barat, Selasa (29/09/2026). Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai regulasi serta mekanisme terbaru pelaksanaan program bantuan sosial.
Camat Martapura Barat membuka kegiatan sekaligus menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada penerima yang sesuai. Ketepatan data dinilai menjadi salah satu unsur penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
Kehadiran KPM dalam forum tersebut juga memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk memahami ketentuan program secara langsung. Selain menerima penjelasan, mereka dapat menyampaikan persoalan yang ditemui selama proses penyaluran bantuan.
Narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Banjar memaparkan evaluasi penyaluran bantuan pada tahap sebelumnya. Pembahasan kemudian diarahkan pada proyeksi serta strategi percepatan penanganan kemiskinan yang akan dilakukan sepanjang 2026.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting karena persoalan di tingkat penerima dapat menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan program berikutnya. Melalui koordinasi antara pemerintah kecamatan, pendamping PKH, dinas sosial, dan KPM, berbagai kendala di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi lebih awal.
Forum dilanjutkan dengan dialog interaktif dan sesi tanya jawab antara narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Banjar dan peserta. Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah mendengar secara langsung pengalaman serta kendala yang dihadapi penerima manfaat dalam pelaksanaan program.
Pemerintah Kecamatan Martapura Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Banjar, pendamping PKH, dan seluruh KPM yang mengikuti kegiatan. Koordinasi di tingkat kecamatan diharapkan semakin kuat sehingga persoalan penyaluran bantuan dapat ditangani secara bersama.
Penguatan koordinasi tersebut selanjutnya diharapkan mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di wilayah Martapura Barat. Dengan pemutakhiran pemahaman, evaluasi penyaluran, serta penyelesaian kendala berdasarkan kondisi lapangan, pelaksanaan PKH pada 2026 diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi KPM. []
Redaksi 03
