Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kalteng menekankan pembaruan data warga sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak karhutla tersalurkan tepat sasaran.
PALANGKA RAYA – Penyaluran bantuan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga memastikan masyarakat yang berhak tidak terlewat dari program pemerintah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta perangkat kelurahan, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW) aktif memperbarui informasi warga yang membutuhkan bantuan.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat menemui warga Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Selasa (29/09/2026). Dalam kegiatan di halaman Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng tersebut, Pemprov Kalteng menyalurkan 700 paket Bantuan Pangan (Banpang) sekaligus Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kepada 1.400 warga.
Setiap paket Banpang berisi beras 5 kilogram, gula 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter. Paket tersebut juga dilengkapi masker dan multivitamin sebagai dukungan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla.
Bagi Pemprov Kalteng, pendataan menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan tidak berhenti pada penyaluran, tetapi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Agustiar meminta jajaran kelurahan, termasuk RT dan RW, menyampaikan data warga yang membutuhkan tetapi belum memperoleh bantuan.
“Selama masyarakat itu memang berhak menerima, pemerintah wajib hadir. Jangan melihat latar belakang partai, suku maupun agama,” tegas Agustiar.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang mereka hadapi melalui kanal pengaduan pemerintah. Informasi tersebut dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi lapangan secara langsung sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Sebagaimana diberitakan Multimedia Center, Selasa, (29/09/2026), kunjungan ke Bukit Tunggal juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar persoalan masyarakat secara langsung. Agustiar menegaskan perhatian pemerintah tidak terbatas pada Banpang, tetapi mencakup bantuan tunai, pendidikan, kesehatan, dan dukungan bagi masyarakat dalam kondisi tertentu.
Di tengah persoalan bantuan, Pemprov Kalteng juga mengaitkan penanganan dampak karhutla dengan upaya pencegahan titik api. Perangkat kelurahan diminta ikut memberikan pemahaman mengenai risiko pembakaran lahan, terutama karena karakteristik lahan gambut di sejumlah wilayah Kalteng membuat kawasan tersebut rentan terbakar.
Agustiar mengingatkan masyarakat agar mempertahankan semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan saling membantu sebagai bagian dari nilai Huma Betang.
“Kalau kita bergotong royong, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Nilai-nilai seperti inilah yang harus terus kita jaga,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden mengapresiasi kehadiran masyarakat Bukit Tunggal dalam kegiatan tersebut. Menurut Linae, kehadiran gubernur secara langsung menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.
Linae menilai perhatian tersebut semakin penting karena kabut asap dan dampak karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng. Pemerintah terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan bantuan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Dengan pelibatan perangkat kelurahan dan masyarakat dalam pembaruan informasi warga, penyaluran bantuan diharapkan semakin responsif terhadap kondisi lapangan. Pada saat yang sama, penguatan kesadaran untuk mencegah kebakaran lahan tetap menjadi bagian penting agar dampak kabut asap tidak terus berulang. []
Redaksi 03
