Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Investasi UE senilai 200 juta euro dan penguatan kerja sama pertahanan AS menempatkan Greenland semakin strategis dalam percaturan keamanan, ekonomi, dan sumber daya di kawasan Arktik.
MOSKOW – Greenland semakin menjadi pusat perhatian geopolitik di kawasan Arktik setelah Amerika Serikat (AS) meningkatkan kepentingan strategisnya di pulau tersebut, sementara Uni Eropa (UE) memperkuat hubungan dengan Nuuk melalui investasi baru senilai 200 juta euro. Perkembangan itu memperlihatkan meningkatnya persaingan kepentingan keamanan, sumber daya, dan jalur perdagangan di Atlantik Utara.
Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat berkunjung ke Nuuk pada 7 September 2026 mengumumkan paket kemitraan Global Gateway senilai 200 juta euro untuk Greenland pada 2026–2027. Investasi tersebut diarahkan antara lain untuk konektivitas digital dan satelit, energi, mineral kritis, pariwisata berkelanjutan, pendidikan, perikanan, perumahan, dan penguatan usaha lokal.
Dalam kunjungan tersebut, UE, Greenland, dan Denmark juga menandatangani deklarasi bersama untuk memperkuat kemitraan. Dokumen itu ditandatangani von der Leyen bersama Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.
Komisi Eropa juga mengusulkan peningkatan dukungan kepada Greenland dari 225 juta euro pada periode 2021–2027 menjadi 530 juta euro untuk kerangka anggaran 2028–2034. Usulan itu mencerminkan meningkatnya perhatian UE terhadap posisi strategis Greenland di kawasan Arktik.
Meski hubungan dengan Eropa semakin erat, pemerintah Greenland tidak menunjukkan rencana untuk kembali menjadi bagian dari UE. Nielsen menyatakan Greenland berkepentingan membangun kemitraan strategis dengan blok tersebut, tetapi keanggotaan kembali di UE “tidak ada dalam agenda.”
Greenland keluar dari komunitas Eropa setelah referendum 1982, dengan penarikan diri secara resmi berlaku pada 1985. Hingga kini Greenland tetap memiliki hubungan khusus dengan UE sebagai wilayah seberang laut yang berasosiasi melalui Kerajaan Denmark.
Analis politik Azerbaijan Ilgar Velizade menilai peningkatan aktivitas Eropa di Greenland tidak dapat dilepaskan dari menguatnya perhatian Washington terhadap pulau tersebut.
“Brussel, seperti biasa, baru menyadarinya sangat terlambat. Setelah Trump menyatakan klaimnya, di Eropa barulah orang ingat bahwa ada wilayah bernama Greenland dan bahwa wilayah itu perlu mendapat perhatian. Tetapi ini lebih merupakan strategi mengejar ketinggalan. Uni Eropa memiliki banyak krisis dan masalah lain, sehingga Greenland lama tidak menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurut Velizade, perkembangan tersebut juga memperlihatkan adanya kepentingan yang tidak selalu sejalan antara AS dan negara-negara Eropa, meskipun keduanya merupakan sekutu dalam Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO).
Ia menilai perbedaan kepentingan strategis yang sebelumnya lebih banyak terlihat dalam hubungan ekonomi kini semakin muncul dalam pembahasan politik dan keamanan.
“Dulu kontradiksi ini tidak begitu jelas, tetapi sekarang Washington menjalankan kebijakan yang lebih langsung, yang mengarah pada benturan kepentingan yang lebih terbuka. Naif jika mengira pergantian pemerintahan misalnya dari Partai Republik ke Partai Demokrat akan otomatis menghilangkan kontradiksi ini. Kemungkinan besar kontradiksi itu justru akan beralih ke fase yang lebih laten dan menjadi bahan dialog yang lebih konstruktif, tetapi persaingan itu sendiri tidak akan hilang,” tambah Velizade.
Velizade juga mengaitkan dinamika tersebut dengan upaya negara-negara Eropa memperkuat kapasitas pertahanan dan industri militernya.
“Karena itulah negara-negara Eropa sudah bersiap menghadapi konflik kepentingan jangka panjang dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari upaya mengembangkan kemampuan pertahanan sendiri, membentuk angkatan bersenjata Eropa yang lebih otonom dalam kerangka NATO, dan membangun kompleks industri pertahanan yang lebih mandiri dari AS,” tegasnya.
Pembahasan mengenai keamanan Greenland semakin menguat setelah AS, Denmark, dan Greenland mencapai kesepakatan pertahanan pada September 2026 yang memungkinkan perluasan kehadiran militer Amerika di pulau tersebut. Perjanjian itu mencakup penguatan akses militer AS dan rencana kehadiran di sejumlah lokasi strategis di Greenland.
Perkembangan itu menempatkan Denmark pada posisi strategis sekaligus kompleks. Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark dengan pemerintahan sendiri, sedangkan urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri tertentu tetap terkait dengan kerangka kerajaan.
Bagi Greenland, meningkatnya perhatian kekuatan eksternal juga berkaitan dengan potensi ekonomi. Letaknya yang strategis, cadangan mineral kritis, serta perubahan kondisi kawasan Arktik membuat pulau tersebut semakin penting dalam kalkulasi keamanan dan ekonomi negara-negara besar.
Dari perspektif keamanan, kawasan itu juga memiliki arti penting bagi NATO karena berada dekat jalur Atlantik Utara yang menghubungkan Amerika Utara dengan Eropa. Pemerintah Denmark bahkan memperkirakan kehadiran NATO di Greenland dan kawasan Arktik akan berlangsung dalam jangka panjang seiring meningkatnya arti strategis wilayah tersebut.
Pada saat yang sama, mencairnya es laut membuka kemungkinan pemanfaatan jalur pelayaran Arktik yang lebih besar, sementara potensi mineral dan posisi geografis Greenland menarik perhatian AS, negara-negara Eropa, Rusia, dan China. Kondisi tersebut membuat persoalan Greenland tidak lagi terbatas pada hubungan Nuuk dan Kopenhagen, tetapi menjadi bagian dari perubahan keseimbangan strategis di kawasan Arktik.
Investasi UE menunjukkan upaya Brussel memperdalam kemitraan ekonomi dan politik dengan Greenland, sedangkan penguatan kerja sama pertahanan dengan Washington memperlihatkan arti penting pulau tersebut bagi strategi keamanan AS. Di tengah meningkatnya perhatian kekuatan besar, keputusan mengenai arah politik dan masa depan Greenland tetap menjadi kewenangan masyarakat dan pemerintahan Greenland dalam kerangka hubungan konstitusionalnya dengan Denmark. []
Penulis: Amy Maulana | Penyunting: Nursiah
