Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Trend penurunan elektabilitas Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden (Capres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memantik kekhawatiran di tubuh Partai Demokrat.
NASIONAL – Sebagaimana diketahui, hasil simulasi sejumlah lembaga survei pada akhir Mei lalu, menempatkan Anies yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 mendatang, berada di bawah Ganjar Pranowo (PDI Perjuangan) dan Prabowo Subianto (Partai Gerindra).
Turunnya elektabilitas Anies itu kemudian memicu sikap Partai Demokrat yang mendesak agar penentuan bacawapres segera dilakukan Juni ini.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya wajib mengingatkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait momentum penetapan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan.
Menurut dia, KPP harus segera mengambil langkah progresif karena gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tinggal sebentar lagi.
“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Dalam pandangannya, 75 hari waktu kampanye ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) amat singkat untuk bisa meraih kemenangan pada pilpres mendatang. Pasalnya, kampanye harus dilakukan dengan menyapa sebanyak mungkin masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air.
“Dengan demikian perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif, partai-partai politik sebagai pengusung insya Allah pada saatnya harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat,” papar dia.
Ia mengklaim banyak menerima aspirasi masyarakat yang ingin segera melihat Anies menentukan bacawapresnya. Maka, bagi dia, semakin cepat diputuskan, maka akan semakin membantu pemenangan KPP.
“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” imbuh dia.
Diketahui, Anies dan Tim Delapan KPP menyatakan sudah mengantongi satu nama cawapres. Namun untuk sampai pada deklarasi masih membutuhkan serangkaian proses.
Sebelumnya, Nasdem mengatakan sudah ada satu nama yang disepakati oleh Anies dan KPP sebagai bakal cawapres. Bahkan, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengklaim, tak ada resistensi dari para ketua umum partai politik di KPP atas nama bakal cawapres Anies.
“Oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan Mas Anies kepada ketua umum-ketua umum partai,” ujar Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada 2 Juni 2023 lalu.
Anies juga telah berkomunikasi dengan AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait nama yang dimaksud. Tim Delapan KPP pun telah menentukan batas waktu deklarasi, yakni 11 Juli 2023.
Di lain pihak, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengakui, nama yang akan mendampinginya pada kontestasi politik 2024 itu sudah ada, tetapi belum waktunya untuk diungkap ke publik.
“Sudah ada, tapi masih panjang,” ujar Anies saat ditemui ketika hendak menonton Formula E di Jakarta International E-Prix Stadium (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (3/6/2023).
Saat ditanya lebih jauh mengenai jumlah nama bakal cawapres tersebut, Anis hanya berkelakar. Ia mengatakan, hanya ada satu nama yang mendampinginya. “Emang cawapres ada tiga? Ada empat? satu lah. Dari Indonesia,” kata Anies diiringi tawa.
WAPRES DARI MILITER
Sementara itu Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Kuning Ijo Biru (KIB) Habil Merati menegaskan sejak awal pihaknya mendukung cawapres Anies harus dari kalangan militer. Maka itu, mereka mendukung AHY untuk bisa dipilih sebagai cawapres Anies.
“Sejak awal telah menyatakan mendukung wapres Anies harus dari kalangan militer, sejak 12 November 2022. Tampaknya, feeling ini sebentar lagi akan terbukti,” kata Habil di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (7/6/2023).
Walaupun KIB tidak memiliki kewenangan mengusung capres-cawapres, ia mengingatkan, KIB memiliki kewenangan untuk mendukung. Sebab, KIB sama-sama memiliki basis politik yang sama dengan Koalisi Perubahan.
KIB bukan relawan melainkan organ partai politik. Karenanya, Habil menegaskan, KIB dengan tegas melihat simpul-simpul aspirasi masyarakat untuk menyambut bonus demografi di Indonesia.
Ketua Forum Ka’bah Membangun ini menyampaikan, untuk mewujudkan Tanah Air yang menuju perubahan diperlukan kombinasi sipil dan militer. Sehingga, Indonesia mampu merubah nasib bangsa menjadi lebih baik lagi.
“Maka, Anies harus didampingi dengan wapres dari militer yaitu AHY. Kenapa, semua ini karena ini adalah cita-cita proklamasi, kombinasi sipil dan militer,” kata Habil. []
Penulis/Penyunting : Agus P Sarjono
