Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di PPU, Kaltim, Sabtu (10/06). -(Foto:Kemenpan RB)

Tahun Depan, 16.990 ASN Pindah ke IKN Nusantara

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di PPU, Kaltim, Sabtu (10/06). -(Foto:Kemenpan RB)

 

IKN Nusantara bakal mulai diisi oleh ASN tahun 2024. Sebanyak 16.990 ASN dan TNI/Polri pindah ke IKN mulai tahun depan.

 

NASIONAL – SEBANYAK 11.274 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5.716 personil TNI/Polri akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai tahun depan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulai pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Setidaknya ada 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah duluan, termasuk di dalamnya 4 kementerian koordinator. Rinciannya adalah 193 pejabat pimpinan tinggi madya, 964 pejabat pimpinan tinggi pratama, 8.091 orang pejabat fungsional dan 2.026 orang jabatan pelaksana.

“Progres pembangunan berjalan baik. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN dan TNI/Polri tahap awal pada 2024 nanti,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas disela-sela kunjungannya ke lokasi pembangunan IKN Nusantara di PPU, Kaltim, Sabtu (10/6/2023).

Azwar Anas mengunjungi lokasi pembangunan IKN dan memastikan progres pembangunannya. Ia menjelaskan, di IKN sedang dibangun berbagai fasilitas pendukung. Seperti sekolah dan rumah sakit yang mumpuni. Selain itu, akan dibangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, hingga danau di ibu kota baru tersebut.

Ia juga memastikan pihaknya akan terus mendorong dan membantu menyiapkan pengintegrasian layanan publik di ibu kota baru melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Sehingga layanan kepada masyarakat lebih mudah, cepat, dan efisien. “Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir, khususnya MPP Digital di IKN,” kata Anas.

Anas menyebutkan, pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi,” ujarnya.

Pemerintah telah menyiapkan pemindahan ASN ke IKN disertai dengan fasilitas yang akan diberikan. ASN yang akan pindah, dibangunkan apartemen sebagai tempat tinggal, dilengkapi dengan sarana olahraga, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

“Di IKN nanti, ASN Penajam Paser Utara harus jadi penggerak, jangan hanya jadi penonton. Sehingga perubahan harus dikerjakan dari sekarang,” pesan Anas.

Sebagai serambi Nusantara, kata dia, Kabupaten Penajam Paser Utara berpotensi menjadi lokomotif budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional. Sebab itu, para ASN di Kalimantan Timur harus siap dan mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menghadapi disrupsi.

Menurutnya, komitmen dan tekad kuat dari SDM sangat diperlukan sebagai motor penggerak birokrasi. Para ASN juga menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan IKN. “ASN harus menjadi engine dari birokrasi. Ini akan keren kalau birokrat dan leadership di tempat ini bekerja,” tuturnya lagi.

Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, progres pembangunan IKN telah mencapai 29,27 persen.

Dijelaskannya, terdapat empat tahap proses yang disebut dengan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan. “Kami menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan, termasuk memperkuat peran otorita,” kata Thomas. []

Penulis/Penyunting : Agus P Sarjono

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com