Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARMASIN – MENGHADAPI datangnya musim kemarau dan mengantisipasi cuaca ekstrim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Status siaga darurat Karhutla mulai ditetapkan sejak tanggal 22 Mei hingga 15 November 2023, oleh Pemprov Kalsel, melalui Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel.
Pelaksana Harian Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, untuk saat ini cuaca memang dalam kondisi yang ekstrim. Kendati demikian, Karhutla di kawasan Kalsel masih dapat dikendalikan dengan baik.
“Alhamdulillah, berkat hasil kerja sama dari semua pihak terkait, Karhutla dapat diatasi dan diantisipasi dengan cepat,” ujar Bambang, saat ditemui awak media, di Kantor BPBD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (15/6/2023).
Meski demikian, lanjut Bambang, sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel, H Sahnirin Noor, pihaknya akan tetap ekstra siaga. “Meski saat ini masih belum ada Karhutla yang meluas, namun saat ini kita juga tetap ekstra siaga, baik itu siaga perawatan, siaga SDM, siaga sarana pra sarana, dan yang pastinya semuanya, untuk pencegahan dan penganggulangan Karhutla,” ucap Bambang.
Ia menjelaskan ada beberapa dasar yang membuat pemprov menetapkan status siaga tersebut. Pertama, berdasarkan prakiraan BMKG terkait musim kemarau yang dimulai medio Mei dan puncaknya Agustus-September 2023.
“Selain itu, dua kabupaten/kota juga telah menetapkan status siaga sebelumnya,” katanya. Dua kabupaten/kota itu adalah Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan (HSS). Sedangkan sejumlah kabupaten lainnya tengah proses penetapan status siaga.
Kemudian, berdasarkan hasil laporan Pusdalops Kalsel, jika telah terpantau banyak titik panas dari satelit dan beberapa laporan kejadian karhutla.
Penetapan status ini, kata dia, ditindaklanjuti dengan upaya penyiapan personel dan pembentukan pos komando satuan tugas penanganan karhutla dan kekeringan. “Serta pelaksanaan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui permohonan TMC dan operasi udara helikopter patroli dan WB,” tuturnya.
Terkait kebijakan itu, pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan bersama stakeholder dan berbagai elemen.
“Kami terus waspada dan siaga ekstra. Baik dari segi personel, peralatan sarana dan prasarana serta selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam penanggulangan karhutla,” imbuhnya.
Bambang memaparkan, dalam mengantisipasi terjadinya Karhutla, BPBD Kalsel juga telah mengusulkan program Teknologi dan Modifikasi Cuaca ke BNPB dan instansi terkait. “Selain itu, Pemprov Kalsel juga mengusulkan bantuan 8 heli waterbombing dan 2 heli patroli ke BNPB,” papar Bambang.
“Karenakan ini sudah menyangkut bencana, dikhawatirkan kabut asap ini akan berdampak bagi kesehatan masyarakat, dan juga roda perkekonomian di Kalsel.
Bantuan 8 heli waterbombing dan 2 heli patroli dari BNPB itu diperkirakan akan didatangkan ke Kalsel pada akhir Juni atau awal Juli nanti. Heli sendiri dinilai sangat penting untuk memadamkan kebakaran di titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Berdasarkan data dari BPBD Kalsel, sejak memasuki musim kemarau tahun 2023, 98,85 hektar lahan di Kalsel telah terbakar. Lahan yang terbakar itu berupa lahan tidur, seperti di kawasan Gambut dan Bati-Bati Banjarbaru.
Analis Penanggulangan Krisis dan Manager Pusat Pengendali Operasi BPBD Kalsel, Ricky Ferdyanto, menyebut saat ini juga didapati 54 titik hotspot, seperti di daerah Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut, Batola, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru, HST, dan Kabupaten HSS.
“Luas lahan yang terbakar saat ini ada sekitar 98,85 hektar, di daerah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut,” ungkapnya. “Yang dimana lahan yang terbakar itu adalah lahan tidur, seperti di kawasan Ganmbut dan juga di kawasan Bati-bati,” terangnya.
BPBD Kalsel juga berharap adanya dukungan dari pihak terkait dan masyarakat agar penanggulangan karhutla ini bisa dicegah seminimal mungkin, agar tidak mengganggu kesehatan serta roda perekonomian di Banua.
Sementara itu, guna membantu modifikasi cuaca sebagai upaya mengatasi insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut di berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan 15 pesawat.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebut, ada tujuh provinsi yang telah menyatakan status siaga darurat terhadap bencana karhutla yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Ada 15 unit pesawat yang siaga dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujarnya dalam pernyataannya, Rabu (14/6/2023) lalu. []
Penulis/Penyunting : Agus P Sarjono
