Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – HINGGA kini masih ada 187 desa di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang belum mendapatkan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Demikian hal itu diungkapkan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Baharuddin Demmu.
Ia menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan DPRD Kaltim dan Asisten I Sekretariat Provinsi (Sekprov) Kaltim saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim masa sidang II Tahun 2023, di Gedung Utama DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (26/06/2023).
Dalam interupsinya, Baharuddin Demmu membahas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim 2022. Di mana pada halaman 20 poin 7 menyebutkan bahwa seluruh wilayah Kaltim telah teraliri listrik PLN.
“Pada halaman 20 poin 7 menyangkut persoalan PLN dari seluruh wilayah Kaltim teraliri listrik, tapi faktanya masih ada 187 desa yang belum mendapatkan aliran listrik,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Dapil Kukar ini mencontohkan di Muara Badak, di sana ada dua desa yang belum teraliri listrik. “Di Desa Salok Palai ada dua kampung, yakni Kampung Salok Pandan dan Kampung Salok Lai yang dihuni kurang lebih 300 KK dan 600 jiwa, sampai hari ini tidak ada listrik di sana,” ungkapnya.
“Kemudian satu lagi di Desa Badak Makmur ada kurang lebih 60 KK dan tidak ada aliran listrik hanya dijanjikan saja,” sambung politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Wakil rakyat yang juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim ini mengungkapkan, dua desa di Kecamatan Muara Badak itu selama kurang lebih 50 tahun tidak pernah menikmati aliran listrik dari PLN.
“Ada 50 tahun mungkin sejak berdirinya Muara Badak tahun 1920 dan yang menjadi ironis Muara Badak adalah daerah penghasil energi gas dan minyak, tapi kampung di situ tidak mendapat aliran listrik,” katanya.
Anggota dewan kelahiran Soppeng 05 April 1972 ini lalu meminta Pemprov Kaltim memanggil PT PLN untuk mempertanyakan kapan 187 Desa itu bisa dialiri listrik. “Pemerintah coba panggil PLN, kita harus tahu kapan dia bisa menyelesaikan itu. Makanya kita harus mengingatkan pemerintah untuk memanggil PLN supaya daerah yang belum ada aliran listrik ini dapat dialiri,” tegas dia.
“Kalau menurut saya PLN tidak boleh bicara untung karena dia adalah aset negara. PLN itu lembaga atau badan yang dibentuk oleh negara untuk melayani rakyat dalam bidang aliran listrik, jadi jangan berpikir untung kalau berpikir untung, nanti rakyat tidak dilayani,” pungkas Demmu, sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Kaltim Munawwar mengakui bahwa masih ada 187 desa di Kaltim yang belum mendapatkan akses listrik PLN, dari total 1.038 desa dan kelurahan yang ada di Kaltim.
Dia mengungkapkan dari 187 desa tersebut sebenarnya sudah ada program penerangan dari pemerintah provinsi (pemprov) dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS) komunal di 35 desa. Sehingga saat ini masih ada 152 desa yang belum mendapatkan akses listrik.
“Adanya PLTS ini bisa memberikan dampak positif terhadap desa. Alhamdulillah di beberapa desa, sudah ada listrik yang terpasang 24 jam,” ujarnya.
Ia mengatakan wilayah desa dan kelurahan yang sudah tersambung aliran listrik PLN dan telah menyala 24 jam sebanyak 886 desa atau sekitar 85,4 persen. “Kurang lebih 14,6 persen wilayah desa yang belum tersambung listrik. Oleh sebab itu perlu untuk ditindak lanjuti,” kata Munawwar. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
