Kaltim Representasi dari Heterogenitas Indonesia

SAMARINDA – GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menghadiri acara Welcome Dinner bersama Wakil Rektor II PTN se-Indonesia, di Hotel Puri Senyiur, Samarinda pada jumat (7/7/2023). Acara itu diselenggarakan dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Wakil Rektor (WR) II Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia.

Dalam Rakernas yang dikuti 60 PTN di Indonesia tersebut, Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda bertindak selaku tuan rumah. Rakernas sendiri berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 7 hingga 8 Juli 2023.

“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, sekaligus juga atas nama para gubernur seluruh Indonesia, kami menyampaikan selamat atas dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional Forum Wakil Rektor II  tahun 2023,” ucap Gubernur Isran Noor dalam pembukaan sambutannya.

Disampaikan Gubernur, Kaltim merupakan representasi dari heterogenitas Indonesia. Penduduknya berasal dari berbagai wilayah seluruh Indonesia dibanding dengan provinsi yang lain yang ada di Kalimantan.

“Di Kalimantan Timur ini ada orang dari Jawa lebih kurang 35 persen,  kemudian disusul dari Sulawesi lebih kurang 18 persen.  Sisanya itu berbagai macam suku hampir seimbang, Kutai, Dayak, Banjar, Batak, NTT, kemudian Melayu dan juga Padang ada di sini,” jelasnya.

Melalui forum tersebut, Isran Noor juga menyampaikan bahwa Kaltim sampai sekarang ini adalah provinsi yang paling harmonis, damai dan tidak pernah terjadi konflik dibandingkan daerah lain.

Rakernas Forum Wakil Rektor II PTN se-Indonesia itu sendiri mengangkat tema “Sosialisasi dan Diskusi tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional”.

Saat membuka Rakernas, Rektor Unmul Abdunnur menjelakan forum Wakil Rektor II merupakan wadah silaturahmi. Selain itu, dipertemuan rutin ini tentunya akan ada hasil yang dibahas sesuai dengan tugas dan fungsi para WR atau PR II di lembaga tempat menjabatnya masing–masing.

“Di kesempatan ini kita akan fokus pada pembahasan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait dengan tunjangan jabatan. Semoga dari hasil pertemuan ini ada output yang jelas mengenai hal terkait. Harapannya adalah, forum ini dapat menjadi benchmark referensi bagi Kemendikbudristek khususnya kebijakan yang terkait dengan pengelolaan SDM maupun sumber daya keuangan,” katanya. []

Penulis: Yulia Fatmawati Fauziah | Penyunting: Agus P Sarjono