Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. RDP yang digelar di ruang rapat gabungan, lantai 1 Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (12/07/2023) itu membahas Progres kegiatan tahun berjalan anggaran 2023 dan rencana kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2024.
Ditemui awak media diakhir RDP, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Dishub Samarinda realisasi program Dishub sampai pertengahan tahun 2023 ini telah mencapai 60 persen.
“Kita melihat 60 persen progres telah tercapai, jadi sampai akhir tahun bisa diprediksi 95 persen akan tercapai,” kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini.
Dia mengungkapkan pada tahun 2024 mendatang Dishub Samarinda akan mengajukan pengadaan 15 unit bus bertenaga listrik senilai Rp 65 miliar. Alokasinya termasuk sarana penunjang dan gaji pegawai. Bus tersebut digunakan untuk dijadikan angkutan umum.
“Ada hal baru yang menjadi program Pemerintah Kota terkait angkutan umum. Jadi daerah akan mengadakan angkutan umum berupa bus, tetapi dengan syarat menggunakan tenaga listrik, sejumlah 15 unit bus bertenaga listrik. Anggaran seluruhnya mencapai Rp 65 miliar di tahun 2024, diadakan secara bertahap. Rencananya ada tujuh trayek yang akan dilayani, dan dilakukan uji coba dua trayek dulu,” papar anggota dewan kelahiran Balikpapan, 06 November 1961 ini.
Wakil rakyat yang juga duduk sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda ini melanjutkan, Dishub Samarinda di tahun 2024 juga membuat program peremajaan trafficlight serta mobil Patroli dan Pengawal (Patwal).
“Ada rencana peremajaan trafficlight dan rencana peremajaan kendaraan patwal, karena dari tahun 2008 sampai sekarang belum ada penggantian,” ujarnya.
Ia berharap, melalui RDP ini Organisasi Perangakat Daerah (OPD) dapat melaporkan realisasi program kerjanya dan kendalanya agar tidak terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar.
“Kita berharap dalam RDP tadi bisa membedah perencanaan dari OPD tentang progres yang mereka lakukan, termasuk kendala apa yang mereka hadapi sehingga tidak tercapai progresnya dan menghindari SILPA,” jelas Jaya, sapaan akrabnya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
