KPPN Anggarkan DAU dan DBH Sebesar Rp1,83 Triliun

KAPUAS HULU – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, Kabupaten (Kab.) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 di daerah tersebut mencapai 99,48 persen atau kurang lebih sebesar Rp1,82 triliun dari total pagu sebesar Rp1,83 triliun.

“Besaran penyaluran APBN 2023 naik 219,83 persen yang ditopang penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang sejak Tahun 2023 mulai disalurkan di KPPN Putussibau,” kata Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno, Rabu (31/01/2024). Disampaikan Winarno, kinerja anggaran Tahun 2023 per triwulan masih menunjukkan grafik peningkatan pada triwulan empat, baik disisi penerimaan negara maupun belanja negara.

Menurutnya, khusus belanja barang pada triwulan empat menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. “Ada indikasi masih terjadi penumpukan pelaksanaan dan pembayaran kegiatan satuan kerja di triwulan terakhir 2023,” ucap Winarno.

Winarno merincikan realisasi belanja APBN 2023 sebesar 99,84 persen tersebut terdiri dari komponen belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp273,44 miliar atau 98,17 persen dari pagu sebesar Rp278,52 miliar. Sedangkan, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1,55 triliun atau 99,71 persen dari pagu Rp1,56 triliun.

Dia mengatakan posisi sampai dengan akhir Tahun 2023 capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 101,4 persen, kemudian belanja modal sebesar 95,93 persen dan belanja barang terserap 95,79 persen.

Winarno pun menyebutkan kinerja APBD Kapuas Hulu Tahun 2023, berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu terlihat pendapatan sebesar Rp1,72 triliun telah mencapai 99,05 persen, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 sebesar 97,58 persen.

Sedangkan, realisasi belanja daerah sebesar Rp1,71 miliar atau 96,59 persen, angka tersebut turun tipis dibandingkan tahun lalu sebesar 96,86 persen. “Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 99,48 persen, maka realisasi belanja daerah APBD masih lebih rendah,” katanya.

Redaksi 02