Gruduk Kantor Dewan, Ini yang Disuarakan PMII Samarinda

SAMARINDA – PULUHAN kader dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Samarinda melakukan aksi demontrasi memprotes permasalahan kemiskinan ekstrim, pengelolaan sampah, naiknya bahan pokok penting, dan parkiran liar di Samarinda.

Ketua PC PMII Samarinda Ahmad Naelul Abrori dalam orasinya di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Kamis (07/03/2024) mengatakan, PC PMII meminta adanya evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda yang sejauh ini belum bisa mengentaskan persoalan sampah di Kota Tepian.

“Kami juga mengoreksi beberapa hal lainnya, misalnya soal perparkiran di Kota Samarinda yang sebenarnya keinginan wali kota itu masih belum singkron dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah -red), itu yang ingin kami sampaikan,” tegas aktivis yang akrab disapa Abrori ini.

Dia juga mengemukakan, tahun ini Presiden Joko Widodo berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim. Karenanya kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga harus memberikan perhatian lebih kepada persoalan tersebut.

“Tapi kenyataannya itu belum terwujud. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mungkin karena kekurangan anggaran ataukan mungkin yang lain,” imbuh Abrori.

Menurut dia, Pemkot Samarinda seharusnya dapat menggandeng perusahaan melalui dana Corporete Social Responsibility (CSR) untuk membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

“Saya kira bisa menggerakan perusahanan-perusahanaan yang ada di daerah untuk membantu mempercepat proses penekanan angka kemiskinan ekstrim. Karena memang perusahaan-perusahaan di daerah itu punya peran, yaitu dengan CSR. Mereka seharusnya bisa membantu menekan angka kemiskinana ekstrim,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Abrori berharap, DPRD Samarinda yang memiliki fungsi pengawasan, dapat menindaklanjuti tuntutan mereka dengan memanggil Kepala OPD tersebut. Pihaknya pun berpatokan, kalau ada perubahan atau perbaikan kinerja OPD terkait di lapangan, itu menandakan tuntutan ditindaklanjuti oleh OPD tersebut.

“Harapannya perlu di tindak lanjuti dan kami terus mengontrol apakah aspirasi kami didengar atau tidak, makanya kami juga ingin mengetahui itu,” ucapnya.

Ketika ada tindak lanjut sambung Abrori, berarti ada perubahan tata kelola yang cukup baik ke depan.

“Tetapi jika belum ada perubahan, kami akan terus kejar sampai mereka mengakui, apa sih yang menjadi permasalahan. Karena bagi kami, Samarinda ini bukan milik pengusaha atau pejabat daerah, tapi justru milik masyarakat,” tutup Abrori. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono