Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – FORUM Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk mengganti Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik.
Permintaan FSTMK itu disampaikan melalui surat yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, kebijakan Pj Gubernur Akmal Malik terkait beasiswa dan Ibu Kota Nusantara (IKN), dinilai tidak berpihak kepada masyarakat
Salah satu penggagas FSTMK Selamat Said Sanib kepada beritaborneo.com di Samarinda, Jumat (22/03/2024) mengungkapkan, sejak dilantik Oktober 2023 hingga Maret 2024, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dinilai tidak menghargai kebijakan terdahulu.
“Oleh karenanya, kami secara tegas meminta kepada Presiden mengganti Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Karena kami mengganggap, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Akmal Malik, seperti tidak menghargai kebijakan pendahulunya,” tegas dia.
Menurutnya, kebijakan Pj Gubernur Kaltim itu telah menimbulkan luka bagi masyarakat. “Apalagi kita tahu betul, bicara mengenai sumber daya manusia, bantuan berupa beasiswa, menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Kaltim,” ungkap Selamat Said.
Adapun surat resmi yang dilayangkan pihak FSTMK kepada Presiden RI Joko Widodo, berisi enam poin pernyataan sikap Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Pernyataan itu diantaranya meminta agar Pj Gubernur Akmal Malik menghentikan rencana mutasi pegawai. Hal tersebut karena sudah menyebabkan keresahan, ketidakharmonisan, dan ketidak-loyalan. Apalagi diduga rencana itu atas dasar like and dislike serta mencederai kepastian karir Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kemudian program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam pemberian beasiswa dan menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan di Kaltim untuk mempercepat ketertinggalan sumber daya manusia Kaltim, dianggap oleh Pj Gubernur Akmal Malik hanya bagi-bagi uang.
“Anggapan hanya bagi-bagi uang ini sungguh melukai bagi penerima beasiswa dan masyarakat Kaltim,” katanya.
Selain itu sambung Selamat Said, dalam melaksanakan tugasnya Pj Gubernur Akmal Malik membangun persepsi dan memprovokasi masyarakat dengan “Meng-Gradasi” program ketahanan pangan pejabat sebelumnya.
Lalu, semua pengajuan usulan proyek termasuk bantuan sosial/hibah yang telah ditanda tangani persetujuan oleh Gubernur Kaltim sebelumnya, diduga dianulir oleh Pj Gubernur Akmal Malik dengan meminta ulang tanda tangan persetujuannya.
“Hal ini menunjukkan birokrasi yang berbelit dan menjadikan preseden buruk Pemprov Kaltim yang gagal memberikan kenyamanan dan harapan bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, semua usulan proyek sebelum masuk SPID (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) harus melalui disposisi Pj Gubernur Akmal Malik sehingga memperpanjang birokrasi dan diduga berpotensi komersialisasi jabatan.
Terakhir, munculnya surat edaran dari Badan Otorita IKN, terkait penggusuran lahan/tanah rumah milik warga Adat Pemaluan di Penajam Paser Utara yang sempat menimbulkan keresahan dan menjadi berita lokal dan nasional.
Semestinya kata Selamat Said, hal itu tidak terjadi, jika diawali dengan proses komunikasi sosialisasi antara Pj Gubernur Akmal Malik dan Badan Otorita IKN dengan warga adat setempat.
“Namun belakangan ini terbukti, surat edaran yang diduga bernada ancaman dari Badan Otorita IKN ditarik kembali. Hal ini guna meredam keresahan, sekaligus agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas lagi,” bebernya.
Selamat Said juga menambahkan terkait mutasi. Meskipun ada kewenangan Pj Gubernur untuk mengganti, merotasi, maupun mutasi, namun tidak ada hal yang bersifat krusial maupun urgent untuk melaksanakan hal itu.
“Jadi, kami menganggap kebijakan yang dilakukan Pj Gubernur ini, hanya didasari suka dan tidak suka, dan kami menganggap hal itu akan mencederai kepastian karir dari teman-teman Aparatur Sipil Negara,” tegasnya.
Begitupula dengan keterangan Pj Gubernur mengenai beasiswa yang dianggap hanya “buang-buang uang”, juga menimbulkan luka bagi masyarakat luas.
“Banyak pihak yang tersinggung, tak terkecuali kami di FSTMK. Karena kami mengganggap, program beasiswa selama ini sudah bagus, bahkan banyak masyarakat yang telah terbantu. Akan tetapi, Pj Gubernur malah mengatakan yang sebaliknya,” pungkasnya. []
Penulis: Rangga Satria | Penyunting: Agus P Sarjono
