Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – PENJABAT (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kaltim agar menyusun peta jalan kepariwisataan.
“Saya minta agar Dinas Pariwisata dapat menyusun Peta Jalan Kepariwisataan Kaltim, yang di dalamnya didukung data presisi, data yang akurat,” pinta Pj Gubernur Akmal Malik saat Coffee Morning bareng awak media dengan bahasan masalah kepariwisataan dan pertambangan ilegal, di Ruang VVIP Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (29/5/2024).
Sebab, lanjutnya, sebuah kebijakan, termasuk kebijakan dalam pengembangan kepariwisataan, tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan data yang presisi.
Dikatakan Akmal Malik, data kepariwisataan tersebut nantinya harus mampu menjelaskan tentang potensi wisata di tiap daerah kabupaten/kota, jenis kepariwisataan apa saja, apakah wisata alam, wisata religi, wisata kuminer, wisata budaya ataukah itu wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
Selain itu juga termuat data jumlah kunjungan wisata, baik itu wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik.
“Kebijakan tanpa data itu hanya zonk atau hanya omon-omon saja (omong kosong). Kita tidak bisa intervensi kalau data kita hanya (bersifat) makro, tidak bisa. Kita akan (dapat) intervensi kalau datanya jelas,” katanya.
Tugas pemerintah, ucap Akmal, adalah menyebarkan informasi yang jelas tentang kepariwisataan dengan dukungan data yang akurat dan lengkap. Sehingga dengan demikian dapat memberikan kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi itu, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal.
Menanggapi pertanyaan mahalnya wisata di Kaltim, Akmal Malik menampiknya. Menurutnya, masalah harga itu relatif, tinggal bagaimana mengemasnya sehingga bisa menjadi murah atau terjangkau.
Kerena itu tugas pemerintah menggencarkan promosi pariwisata ini dengan berkolaborasi bersama pihak terkait. Seperti maskapai penerbangan, perhotelan dan biro perjalanan wisata. Juga kelompok-kelompok masyarakat, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bisa dibentuk di setiap daerah yang memiliki potensi wiasata, serta para influenser media sosial (medsos).
“Memang destinasi wisata itu pilihan. Tapi menjadi tugas pemerintah untuk memberikan informasi,” pungkasnya. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Agus P Sarjono
