SAMARINDA – PERPINDAHAN Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan berdampak signifikan pada kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya, menjadi semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi, seperti bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Menyikapi hal itu, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim menyelenggarkan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Mercure, Samarinda, Kamis (4/7/2024).
“Salah satu strategi yang akan dilakukan oleh Dinsos Kaltim dalam menangani masalah kesejahteraan sosial akibat dampak IKN adalah dengan membangun kemitraan yang setara. Dinsos Kaltim akan mendesain kegiatan-kegiatan untuk mengurangi dan menekan angka kemiskinan dan PMKS serta mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak masalah sosial,” kata Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak.
Strategi tersebut sambungnya, akan melibatkan forum-forum Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial masyarakat, perguruan tinggi dan potensi masyarakat lainnya.
“Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang optimal akan bernilai penting untuk mencapai penanganan masalah kesejahteraan sosial secara optimal,” jelasnya.
Dia juga menyatakan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Hal tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat.
Juga peran aktif masyarakat dalam menyusun kebijakan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Mulai dari penyusunan perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan program.
“Dengan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat tercapai sinergi antara fihak-fihak terkait dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan sosial yang lebih merata di Kalimantan Timur,” tutup Andi Muhammad Ishak. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Agus P Sarjono