Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin mengungkap, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Banjarmasin masuk kategori rawan sedang.
Ini mesti menjadi atensi penyelenggara, peserta pemilu, dan aparat keamanan di Pilwali Banjarmasin dan Pilgub Kalsel.
Komisioner Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar menjelaskan, dari 27 indikator yang digunakan terdapat empat indeks dengan tingkat kerawanan tinggi, empat indeks sedang, dan satu indeks rendah.
“Kerawanan yang paling kami soroti adalah potensi pemilihan suara ulang dan praktik politik uang,” ungkap Yasar dalam sosialisasi pengawasan pemilu yang digelar Bawaslu di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (10/9) malam.
Terkait politik uang, Yasar mengatakan wilayah-wilayah yang paling rawan menjadi target “serangan fajar” adalah daerah pesisir, permukiman padat penduduk, serta populasi dengan tingkat pendidikan rendah.
“Hampir di seluruh wilayah Banjarmasin terdapat titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi praktik politik uang,” tambahnya.
Bawaslu berharap masyarakat dapat menolak politik uang itu, bahkan melaporkan dugaan politik uang yang dilihatnya.
“Kami sangat berharap masyarakat bisa melaporkan jika menemukan praktik politik uang selama tahapan pemilu berlangsung,” tutup Yasar.
Aspirasi Pemilih Disabilitas
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Banjarmasin, Slamet Riyadi mengeluhkan standar tempat pemungutan suara (TPS) yang belum ramah difabel.
Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi pengawasan Pilkada 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin, Selasa (10/9) malam.
Menurut Slamet, kendala yang dialami pemilih disabilitas cukup beragam. Beberapa contoh adalah kotak suara yang terlalu tinggi bagi pengguna kursi roda, mekanisme pemanggilan nama atau nomor urut yang menyulitkan penyandang tunarungu, hingga template braille yang hanya tersedia untuk surat suara kecil.
Ia berharap, pada 27 November nanti, penyelenggara pemilu lebih memperhatikan aspek kenyamanan bagi para pemilih disabilitas.
“TPS harus didesain agar nyaman bagi semua, termasuk kami para penyandang disabilitas, agar hak kami dalam memilih benar-benar terpenuhi,” tegas Slamet.
Slamet juga mencatat bahwa dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres sebelumnya, banyak TPS yang kurang memperhatikan kebutuhan difabel.
“Ini pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara pemilu,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Bawaslu Banjarmasin, M Fachrizanoor, menyatakan pihaknya akan menyampaikan keluhan pemilih difabel kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin.
Ia juga berkomitmen untuk menekan KPU agar menyediakan TPS yang lebih inklusif.
“Kami akan menindaklanjuti hal ini bersama teman-teman di KPPS. Salah satu poin penting yang akan kami tekankan adalah menghindari pembangunan TPS bertingkat, agar aksesnya lebih mudah bagi semua,” kata Fachrizanoor. []
Redaksi08
