BULUNGAN – Provinsi Kaltara siap melaksanakan pilkada serentak. Begitu Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara, Triyono Budi Sasongko memberikan pernyataan usai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Kaltara dan KPU Kaltara di ruang rapat gubernuran, Jumat (8/5/2015) lalu.
Ungkapan Pj Gubernur sangat beralasan. Bagaimana tidak, perangkat pilkada seperti KPU, Bawaslu sejatinya telah terbentuk. Anggaran bagi KPU telah dicairkan. Bagi bawaslu dan aparat keamanan hanya menunggu usulan resmi dari kedua lembaga tersebut.
Di kesempatan penandatanganan NPHD, Triyono juga menyatakan bahwasanya hal tersebut sebagai bentuk nyata keseriusan Pemprov Kaltara agar KPU Kaltara dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
Apresiasi pun disematkan Triyono kepada Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras melakukan fasilitasi penganggaran bersama Sekretariat KPU Kaltara.
Triyono berjanji, tak hanya dukungan anggaran yang disodorkan. Lebih dari pada itu, Pemprov siap menyuplai dukungan personel khususnya dalam memperlancar tugas-tugas di KPU.
“Yang dapat kami bantu, akan kami bantu. Tentu semakin banyak personel, pembagian tugas akan semakin terfokus. Insya Allah, dukungan akan kami berikan terus kepada KPU tanpa mengesampingkan profesionalisme KPU dan independensinya,” sebut Triyono.
Penjabat Gubernur sekaligus Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut menekankan pula agar dana yang dihibahkan pemprov dapat digunakan dengan baik berdasarkan standarisasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Standarisasi dan apa saja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang harus dipedomani. Dana hibah dalam pengelolaannya harus tertib administrasi. Saya pikir ini harus diwanti-wanti agar tidak terpeleset,” sebutnya. [] TBK