Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Menyukeskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan 9 Desember 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penandatanganan Naskah Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, Jum’at (8/5/2015) lalu.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara Drs Triyono Budi Sasongko, M.Si yang ikut menanda tangani NPHD tersebut mengatakan, ini merupakan dukungan Pemprov Kaltara kepada penyelenggara pemilu di Kaltara.
“Saya yakin dengan penyerahan hibah daerah ini, dapat memperlancar tugas KPU dalam mengawal Pilkada serentak. Dan diharapkan KPU dapat menjalankan tupoksinya dengan baik,” kata Triyono.
Disebutkannya pula, Pemprov akan berkoordinasi terus dengan sekretariat KPU termasuk perlengkapan dan sarana prasarana mobilitas. Ini bertujuan agar dalam waktu dekat jabatan kosong yang ada di KPU dapat segera terisi.
Selain itu dia berpesan agar anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai aturan dan tertib administrasi. Karena setelah dihibahkannya dana itu, maka yang bertanggung jawab adalah yang menerimanya. Dia tidak mau, ada masalah dalam penggunaan dana tersebut.
“Karena ini adalah hibah dan itu akan masuk ke dalam rekening KPU. Harapannya digunakan sesuai dengan aturan berdasarkan Permendagri No 44 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Pemilu,” sebutnya.
Diapun meyakini, dengan kesiapan dana tersebut, dinamika kinerja KPU dan pembentukan kegiatan adhoc bisa tepat waktu. “Semoga kpu bisa mengemban amanah dengan baik, tidak hanya di pertanggung jawabkan kepada Pemprov tapi kepada rakyat.
Sementara, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami, mengatakan mengapresiasi langkah percepatan yang telah dilakukan saat ini. Menurutnya, penandatanganan NPHD itu adalah salah satu kegiatan penentu Pilkada serentak.
“Alhamdulillah hari ini telah diadakan kegiatan penentu pilkada serentak,” kata Suryanata.
Menurutnya, sejak dilantiknya, komisioner KPU Kaltara telah berkomitmen untuk tetap berintegritas dan professional dalam pelaksanaan Pilkada. Apalagi, Kaltara adalah satu-satunya Daerah Otonom Baru (DOB) yang melaksanakan Pilkada.
“Karena bagi KPU kaltara adalah sepenggal surga yang harus dikelola dengan baik,” ulasnya.
Tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah berkoordinasi, akan melakukan kerjasama dengan BPKP dalam hal penyelenggaraan Pilkada. Namun pihaknya, akan tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltara. “Kami juga memerlukan arahan dari Pemprov, sehingga harus tetap berkoordinasi,” tegasnya.Setelah ini para komisoner melaporkan ke KPU RI bahwa Kaltara telah melaksanakan penyerahan NPHD di Sekretariat Pemprov Kaltara.
Meski melaksanakan Pilkada adalah tanggung jawab KPU, namun lembaga tersebut memiliki tugas tambahan untuk menjaga marwah Kaltara di pentas nasional. “Kami ingin membuktikan sebagai daerah yang tidak tertinggal dari wilayah nasional yang lebih maju,” tuntasnya. [] BK
