Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Gelombang penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI terus meningkat. Kali ini, Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak), yang terdiri dari gabungan mahasiswa, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (25/03/2025). Dalam aksinya, mereka menegaskan penolakan terhadap revisi RUU TNI yang dianggap dapat mengancam supremasi sipil dan merusak prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
Koordinator Lapangan aksi, Fido Fortuna, menegaskan bahwa revisi ini membuka peluang bagi kembalinya Dwifungsi TNI, konsep yang pernah dominan di era Orde Baru. “Kami menolak keputusan DPR RI yang merevisi UU TNI tanpa transparansi. Penambahan fungsi TNI di 16 kementerian ini berpotensi memperluas peran militer dalam ranah sipil,” ujar Fido.
Menurut Fido, penambahan kewenangan ini akan semakin memperkuat posisi TNI di sektor-sektor strategis yang seharusnya dikelola oleh pihak sipil. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 47, yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil. Hal ini dianggap dapat menambah keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan dan politik, yang akan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.
Sementara itu, Ahmad Yoga Pratama, Humas aksi, menambahkan bahwa mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD Balikpapan dan mendesak agar aspirasi mereka diteruskan ke pemerintah pusat. “Ini bukan sekadar revisi undang-undang, tetapi upaya yang dapat membatasi ruang gerak masyarakat sipil,” katanya.
Aksi yang digelar saat bulan Ramadan ini menggambarkan keresahan publik terhadap arah kebijakan pertahanan negara yang dianggap melibatkan kembali militer dalam sektor sipil dan politik. Para demonstran menuntut transparansi dalam pembahasan RUU TNI dan berharap kebijakan tersebut tidak mengancam nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Mereka juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pembahasan RUU ini untuk memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga.
Aksi unjuk rasa ini mengingatkan masyarakat dan pihak terkait akan pentingnya keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Para pengunjuk rasa berharap bahwa aspirasi mereka akan didengar dan menjadi perhatian serius bagi para legislator di tingkat pusat.
