Ciderai Demokrasi, HMI Sambas Desak Revisi UU TNI

SAMBAS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas mengeluarkan pernyataan tegas menolak disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan. Organisasi mahasiswa ini menilai bahwa proses pengesahan UU tersebut dilakukan terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspirasi publik yang sedang bergejolak.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Sambas menyebutkan bahwa UU TNI yang baru berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil, yang menjadi salah satu amanat utama Reformasi 1998.

“Supremasi sipil merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi yang tengah kita bangun. Pemerintah dan DPR seharusnya memberi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, bukan malah menutup telinga dan mata,” ujar perwakilan HMI Cabang Sambas.

Salah satu poin yang menjadi sorotan utama HMI adalah Pasal 53 dalam UU TNI, yang mengatur tentang perpanjangan usia pensiun prajurit TNI dalam jabatan fungsional tertentu hingga 65 tahun. HMI menilai kebijakan ini sebagai pintu masuk kembalinya praktik Dwifungsi ABRI, yang pernah terjadi pada era Orde Baru.

“UU ini seolah-olah membawa kembali Dwifungsi ABRI dalam bentuk yang baru. Bahkan, kami khawatir, bukan hanya Dwifungsi yang akan kembali, tetapi juga bisa berkembang menjadi Multifungsi militer dalam ranah sipil,” tambahnya.

HMI Cabang Sambas menduga adanya upaya sistematis untuk mengembalikan peran militer dalam ranah kekuasaan sipil dengan cara yang lebih terselubung. “Upaya ini dikemas agar tidak terlihat eksplisit, namun dampaknya akan sangat terasa dalam praktik ketatanegaraan kita ke depan,” ungkap mereka.

Berdasarkan hal tersebut, HMI Cabang Sambas mendesak agar revisi UU TNI segera dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan demokrasi. “Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengevaluasi UU ini agar tidak memberi ruang bagi kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil,” tegas HMI Cabang Sambas.

HMI Cabang Sambas juga menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya sebatas retorika, tetapi merupakan komitmen untuk menjaga amanat Reformasi dan memastikan Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang sehat. []

Redaksi03

PDF