Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Polemik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian memprihatinkan. Dugaan permainan dalam distribusi solar subsidi disebut telah berlangsung lama dan nyaris tanpa penindakan tegas. Sejumlah pihak menduga, praktik ini terjadi karena adanya kerja sama terselubung antara pelangsir dan oknum pengelola SPBU.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotim, Susilo, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap praktik tersebut. Ia menegaskan perlunya langkah hukum yang menyeluruh dan tidak pandang bulu untuk menertibkan pelanggaran yang telah merugikan masyarakat kecil itu.
“Selama ini hanya pelangsir saja yang diburu, sedangkan pengelola minim tindakan,” ujar Susilo, Selasa (22/04/2025).
Menurutnya, antrian panjang kendaraan yang tampak tidak layak jalan di berbagai SPBU seharusnya menjadi sinyal jelas bahwa ada penyelewengan distribusi solar bersubsidi. Ia menambahkan bahwa kondisi semacam itu lebih sering terjadi di SPBU-SPBU yang berada di luar kawasan kota.
“Kebanyakan isinya antrean mobil yang kondisi tidak layak jalan. Kasihan masyarakat yang benar-benar memerlukan solar tak kebagian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Susilo juga menyoroti perilaku sejumlah pengusaha yang menggunakan solar subsidi untuk operasional usahanya. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran etika dan moral, sebab BBM bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor usaha produktif skala kecil.
“Mohon maaf, bagi teman-teman pengusaha yang merasa sudah mampu, tidak haruslah menggunakan solar subsidi, karena itu haknya orang-orang yang benar-benar memerlukan. Saya mempunyai beberapa unit, sampai sekarang belum pernah menggunakan solar subsidi untuk kepentingan usaha,” katanya.
Susilo menilai, pola penanganan penyimpangan distribusi BBM selama ini hanya bersifat reaktif dan terkesan seremonial. Ketika tekanan publik tinggi, baru ada tindakan. Namun setelah sorotan mereda, aktivitas melanggar hukum kembali berlangsung seperti biasa.
Ia pun mengimbau seluruh pelaku usaha agar tidak lagi memanfaatkan BBM bersubsidi demi keuntungan pribadi. “Kalau subsidi bukan untuk kita, kenapa kita ambil hak orang? Kalau semua sadar, baik sektor usaha kecil dan yang memerlukan subsidi masih bisa berjalan,” pungkasnya. []
Redaksi03
