Abdul Waris Minta Penyuluh Kawal Bantuan Pertanian dengan Jujur

PENAJAM PASER UTARA — Ketimpangan distribusi bantuan alat dan sarana pertanian di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali mencuat ke permukaan. Dalam forum dialog terbuka yang digelar Rabu (09/07/2025), sejumlah kelompok tani menyampaikan langsung keluhan mereka di hadapan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin.

Pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian PPU ini menghadirkan Camat Babulu, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, para penyuluh, serta perwakilan kelompok tani dari berbagai desa. Forum ini membuka ruang bagi petani untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini dalam penyaluran bantuan.

Wakil Bupati menyatakan komitmennya untuk membenahi sistem pendistribusian bantuan agar lebih adil dan transparan. “Kami ingin mengetahui secara langsung siapa saja yang telah menerima bantuan dan siapa yang belum. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan atau isu yang tidak benar di masyarakat,” tegasnya.

Keluhan kelompok tani, seperti yang disampaikan dari Desa Gunung Mulia, menjadi perhatian khusus. Sejak tahun 2016, ada kelompok yang belum pernah mendapat bantuan, sementara kelompok lain justru telah menerima hingga empat unit traktor. Situasi ini, menurut Wabup, menciptakan ketidakpercayaan di kalangan petani.

“Contohnya di Desa Gunung Mulia, ada kelompok yang sejak 2016 belum pernah mendapat bantuan, sedangkan kelompok lain bisa menerima hingga empat unit traktor. Ini harus diluruskan. Kami minta penyuluh dan semua pihak terkait untuk menyampaikan data yang valid dan transparan,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirawat serta dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh petani. Ia juga mengecam keras segala bentuk pungutan liar dan praktik jual beli alat bantu pertanian.

“Jangan sampai karena uang sedikit, justru harus berurusan dengan hukum. Mari kita jaga kepercayaan yang telah diberikan,” pesannya.

Abdul Waris juga mengimbau seluruh penerima bantuan untuk mengedepankan tanggung jawab moral dan etika kolektif dalam penggunaan fasilitas pemerintah. Menurutnya, transparansi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga komitmen seluruh elemen masyarakat.

“Kita harus menghindari sentimen pribadi atau kelompok. Hilangkan kecemburuan, bangun keterbukaan, dan kejujuran dalam menerima serta memanfaatkan bantuan pertanian ini,” pungkasnya.

Dialog ditutup dengan sesi tanya jawab antara pemerintah daerah dan kelompok tani. Kelompok yang selama ini belum tersentuh bantuan akhirnya mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung. Pertemuan ini menjadi harapan baru bagi petani kecil agar ke depan distribusi bantuan pertanian lebih adil, terbuka, dan menyentuh pihak yang benar-benar membutuhkan.[]

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah