NUNUKAN – Embung Sei Fatimah di Kelurahan Nunukan Barat kembali menuai sorotan tajam. Fasilitas penampungan air yang dibangun dengan anggaran besar tersebut diketahui tidak berfungsi optimal selama hampir tujuh tahun, meski kebutuhan air bersih masyarakat masih tergolong tinggi.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air di daerah. Ia menyebut embung yang sejak 2019 tidak beroperasi seharusnya sudah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan air bersih.
“Kami melihat embung ini sudah lama berdiri, tetapi manfaatnya nyaris tidak dirasakan. Padahal, anggaran yang digunakan tidak sedikit. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam pengelolaannya,” kata Mansur saat melakukan peninjauan lapangan, Kamis (08/01/2026).
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan embung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, fasilitas publik tersebut kini justru terkesan dibiarkan tanpa perawatan yang jelas. “Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, embung ini hanya akan menjadi bangunan mati. Proyeknya ada, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Mansur mengungkapkan, sejak awal pembangunan, embung Sei Fatimah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan yang selama ini masih mengalami keterbatasan pasokan air. “Rumah sakit hanya mendapat air pada jam-jam tertentu. Situasi ini tidak bisa dianggap wajar, apalagi fasilitas kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan air bersih,” ucapnya.
Berdasarkan data yang diterimanya, kapasitas tampungan embung tersebut mencapai sekitar 12 ribu meter kubik. Namun, potensi besar itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, kondisi pintu air yang dilaporkan jebol menyebabkan volume air terus berkurang. “Kami mempertanyakan kejelasan anggaran pemeliharaan. Selama bertahun-tahun, apa saja yang sudah dilakukan hingga kondisinya justru semakin memprihatinkan,” kata Mansur.
Ia menilai situasi ini berpotensi memicu kekecewaan publik, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, wajar jika warga mempertanyakan kapan fasilitas tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Nunukan berencana membawa masalah Embung Sei Fatimah ke forum resmi. Pihak balai pengelola akan dipanggil dalam rapat dengar pendapat guna membuka secara transparan persoalan yang selama ini terjadi. “Masalah ini akan kami bawa ke DPRD dan kami minta penjelasan langsung dari pihak terkait. Tidak boleh lagi ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Selain aspek pengelolaan, Mansur juga menyoroti persoalan lahan di sekitar embung yang belum sepenuhnya berada dalam kewenangan balai. Ia menilai diperlukan koordinasi lintas instansi agar kapasitas tampungan dapat diperluas dan dimanfaatkan secara optimal.
Ironisnya, air di embung kerap meluap dan terbuang, sementara warga dan fasilitas kesehatan di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan air bersih. Karena itu, Mansur mendesak agar langkah konkret segera dilakukan tahun ini.
Harus ada pekerjaan teknis yang jelas dan kerja sama nyata dengan rumah sakit. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat perencanaan yang buruk dan pembiaran yang berlarut-larut,” pungkasnya. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan