Akses Jalan Alternatif Jadi Syarat, PT Berau Coal Harus Penuhi Standar

BERAU – Rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT Berau Coal di Jalan Poros Sambaliung-Tabalar kini telah sampai ke telinga DPRD Berau. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, atau yang akrab disapa Dedet, membenarkan bahwa informasi mengenai hal tersebut telah diterima oleh pihaknya.

Ditemui pada Sabtu (15/03/2025), Dedet menjelaskan bahwa status Jalan Poros Sambaliung-Tabalar bukan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Berau, melainkan berada di bawah pengelolaan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, ia menegaskan pentingnya PT Berau Coal untuk tetap bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan tersebut, khususnya terkait dengan infrastruktur jalan.

“Benar, kami telah menerima informasi tersebut. Namun, kewenangan jalan poros ini bukan di Kabupaten Berau, tetapi di Provinsi Kalimantan Timur. Walaupun demikian, PT Berau Coal harus tetap bertanggung jawab jika penambangan itu benar-benar dilaksanakan,” ujar Dedet.

Dedet juga menekankan, jika penambangan jadi dilakukan, PT Berau Coal harus mempersiapkan akses jalan alternatif yang memadai. Selain itu, kualitas jalan pengganti tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan, dan yang terpenting, pembangunan jalur tersebut tidak boleh melibatkan anggaran pemerintah daerah.

“Tanggung jawab perusahaan adalah menyiapkan akses jalan pengganti. Jalan pengganti ini harus sesuai dengan standar yang berlaku. Jangan sampai ada keterlibatan anggaran pemerintah dalam pembangunan jalur alternatif tersebut,” tegasnya.

Meskipun informasi mengenai rencana penambangan telah diterima, Dedet mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai rute jalan alternatif yang akan digunakan. Ia menyebutkan bahwa kemungkinan besar jalur alternatif tersebut tidak akan melewati Kampung Gurimbang, namun dirinya masih belum mendapatkan kepastian terkait hal ini.

Sementara itu, pihak PT Berau Coal melalui Corporate Communication-nya, Rudhini, saat dikonfirmasi mengenai wacana tukar guling jalan Provinsi tersebut, belum memberikan respons terkait hal ini.

Pihak DPRD Berau berharap agar semua pihak terkait, terutama PT Berau Coal, dapat memastikan segala hal yang berkaitan dengan infrastruktur jalan pengganti dan dampak lingkungan lainnya, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar. []

Redaksi03

PDF