Akses Vital Hancur, Warga Desak Pemkab Bergerak

KAYONG UTARA – Keluhan warga terhadap kondisi Jalan Arif Rahman Hakim di Desa Banyu Abang, Kecamatan Teluk Batang, kembali mencuat setelah ruas utama tersebut semakin sulit dilalui. Jalan yang sehari-hari menjadi jalur vital bagi masyarakat, pelajar, hingga pedagang itu terus memburuk terutama selepas hujan, ketika permukaan jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang menjebak kendaraan.

Kerusakan yang berlangsung bertahun-tahun tersebut membuat warga menilai bahwa pemerintah daerah belum memberikan perhatian sepadan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Akses transportasi yang seharusnya mendukung mobilitas ekonomi justru menjadi hambatan utama aktivitas harian.

Barnas, warga setempat yang juga aktivis Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar), menyoroti kondisi tersebut sebagai kegagalan pemerintah daerah dalam membaca urgensi pembangunan infrastruktur. Ia menyebut perbaikan jalan yang hanya bersifat tambal-sulam tidak mampu memberikan solusi jangka panjang.

“Akses jalan adalah salah satu infrastruktur utama yang harus menjadi prioritas pembangunan. Melihat kondisi jalan di Desa Banyu Abang yang tak kunjung terselesaikan, saya rasa Pemkab Kayong Utara telah gagal dalam melihat kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (16/11/2025).

Selain mengevaluasi kebijakan, Barnas juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran. Menurutnya, isu efisiensi anggaran dari pusat tidak seharusnya menjadi alasan stagnasi pembangunan.
“Anggaran selalu menjadi faktor stagnasi infrastruktur. Ditambah isu efisiensi anggaran dari pusat membuat saya pesimis terhadap pembangunan infrastruktur Kayong Utara,” tambahnya.

Kendati demikian, ia tetap berharap pemerintah daerah mampu memanfaatkan anggaran secara optimal dan menempatkan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama.
“Harapan saya, Pemkab Kayong Utara harus mengalokasikan anggaran yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin, juga harus jeli melihat potensi daerah guna menjadikan Kayong Utara sebagai kabupaten yang mandiri,” tegasnya.

Sementara itu, warga lainnya, Nugi, menyebut kondisi jalan yang kian rusak telah berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ia menilai tanpa akses jalan yang layak, pembangunan sektor lain tidak akan memberikan manfaat berarti.
“Tanggapan saya terhadap jalan ini sebaiknya harus dioptimalkan lagi pembangunannya, karena jalan di Desa Banyu Abang ini sudah sangat hancur. Apalagi ini jalan utama masyarakat, jadi harus ada tindakan tegas dari pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa prioritas pembangunan harus dimulai dari perbaikan akses transportasi.
“Kalau jalan ini tidak diperhatikan, bisa-bisa Banyu Abang ini jadi kampung mati. Percuma ada anggaran buat bangunan atau air bersih kalau jalan tidak diperhatikan, ya pembangunan itu jadi barang tak berguna,” ungkapnya.

Nugi juga merespons isu keterbatasan anggaran yang kerap dijadikan alasan mandeknya pembangunan.
“Kalau masalah isu Kayong Utara tidak bisa membangun infrastruktur jalan, saya rasa dana untuk pembangunan lainnya dialokasikan dulu untuk jalan. Karena jalan ini inti dari desa, masyarakat juga susah kalau pembangunan jalan tidak ada. Untuk ke depan bisa saja malah jalan ini tidak berwujud,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabupaten Kayong Utara dipastikan mengalami pengurangan dana transfer pada 2026. Berdasarkan surat resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pemotongan anggaran tersebut mencapai Rp185,07 miliar. Dampaknya dikhawatirkan semakin memperberat kemampuan daerah dalam membenahi infrastruktur yang paling mendesak, termasuk ruas jalan Banyu Abang. []

Admin04