Aktivitas Ilegal Tambang Batu Bara Rusak Infrastruktur Desa Gunung Ulin

BANJAR – Banyak jalan di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, kini mengalami kerusakan parah akibat aktivitas tambang batu bara. Meski kerusakan jalan menjadi keluhan warga, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tak lagi memiliki kewenangan pengawasan tambang.

“Kewenangan tambang batu bara sudah sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Kami di provinsi tidak bisa mengambil tindakan langsung,” ujar Gayatrie Agustina, Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Jumat (27/02/2026).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) mengaku telah menindaklanjuti keluhan warga mengenai longsornya akses jalan utama desa.

“Kami menurunkan tim teknis untuk mengecek stabilitas lereng, potensi longsor susulan, serta dampak terhadap sumber air dan kualitas udara. Jika tambang terbukti ilegal, aktivitas harus dihentikan,” jelas Kepala DPRKPLH Banjar, Akhmad Baihaqi.

Ia menambahkan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan Inspektur Tambang, Satpol PP, kepolisian, PUPR, dan BPBD. “Pelaku tambang yang merusak jalan wajib melakukan stabilisasi tanah, perbaikan kontur, dan revegetasi. Warga tidak perlu takut melapor, semua laporan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Namun, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banjar, Jimmy, menegaskan perbaikan jalan melalui APBD agak sulit karena kerusakan diduga akibat aktivitas pertambangan, yang menjadi kewenangan pusat.

Kepala Dishub Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, menambahkan bahwa truk angkutan batu bara dan sawit tidak diperkenankan melintasi ruas jalan kelas C dengan Muatan Sumbu Terberat 8 ton. Meski begitu, pihaknya tetap menyiapkan rambu-rambu peringatan agar warga lebih waspada saat melintasi kawasan rawan longsor.

“Kami ingin warga tetap aman saat melewati jalan ini, meski pengawasan tambang ada di pusat,” kata Nyoman.

Fenomena kerusakan jalan ini menyoroti dilema antara kebutuhan warga, keselamatan jalan, dan pengawasan tambang yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. []

Redaksi